Diduga Kriminalisasi Wartawan, Advokat Rikha Permatasari Kritik Polres Mojokerto: Jangan Gunakan Kewenangan Berlebihan

IMG-20260326-WA0008
Foto; Advokat Rikha Permatasari, S.H., M.H., C.Med., C.LO., C.PIM. sebagai Tim Kuasa Hukum melontarkan Kritik Keras terhadap jajaran Polres Kabupaten Mojokerto. (barometerbali/redho)

Barometer Bali | Mojokerto – Advokat Rikha Permatasari, S.H., M.H., C.Med., C.LO., C.PIM. sebagai Tim Kuasa Hukum melontarkan Kritik Keras terhadap jajaran Polres Kabupaten Mojokerto atas penanganan kasus wartawan Amir yang dinilai tidak hanya berpotensi mengarah pada kriminalisasi, tetapi juga menunjukkan indikasi penggunaan kewenangan yang tidak proporsional.

Rikha menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan aspek Kemanusiaan, terlebih ketika Dampaknya langsung dirasakan oleh anak-anak yang tidak memiliki kaitan dengan perkara.

“Jika benar proses ini tidak berjalan secara objektif dan proporsional, maka ini bukan lagi sekadar penegakan hukum, tetapi sudah masuk pada wilayah penyalahgunaan kewenangan,” tegas Rikha.

Berita Terkait:  Polda Papua Barat Daya Dipastikan Tuntaskan Kasus Pemalsuan Ijazah di Raja Ampat yang Libatkan Warga Negara Asing

Institusi Diperingatkan: Hukum Bukan Alat Tekanan

Rikha Permatasari secara tegas mengingatkan bahwa Institusi kepolisian memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kepercayaan publik, dan tidak boleh menggunakan kewenangan secara berlebihan.

“Kami mengingatkan secara terbuka kepada Kapolres Mojokerto: hukum bukan alat tekanan, bukan alat pembungkaman, dan bukan alat untuk menciptakan ketakutan,” ujarnya.

Ia menilai bahwa jika terdapat indikasi kriminalisasi terhadap wartawan, maka hal tersebut merupakan ancaman serius terhadap kebebasan pers dan demokrasi.

Dampak Nyata: Anak Jadi Korban Tidak Langsung

Rikha juga menyoroti dampak langsung terhadap dua anak perempuan di bawah umur yang sangat bergantung pada wartawan Amir sebagai tulang punggung keluarga.

Berita Terkait:  Penangkapan Wartawan di Mojokerto Picu Kontroversi, Diduga Ada Unsur Jebakan

“Ketika seorang ayah diproses dengan cara yang dipertanyakan, dua anak yang tidak bersalah justru menanggung dampak psikologis dan ekonomi. Ini tidak bisa dianggap sebagai hal sepele,” tegasnya.

Ia menilai bahwa kondisi tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip Perlindungan Anak, yang seharusnya menjadi perhatian negara dalam setiap proses hukum.

Indikasi Abuse of Power Harus Diusut

Lebih jauh, Rikha Permatasari menegaskan bahwa dugaan adanya Abuse of Power harus ditindaklanjuti secara serius dan transparan.

“Jika ada oknum yang menggunakan kewenangannya secara tidak tepat, maka itu harus diusut. Tidak boleh ada impunitas dalam penegakan hukum,” ujarnya.

Dalam pernyataannya, Rikha Permatasari memberikan penegasan keras:
1. Hentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap wartawan
2. Evaluasi proses hukum yang berjalan secara menyeluruh
3. Pastikan tidak ada pelanggaran prosedur
4. Lindungi keluarga, terutama anak-anak yang terdampak.

Berita Terkait:  Tak Dicabut dalam 3×24 Jam, Hiroki Laporkan Niluh Djelantik ke Mabes Polri

“Kami tidak akan ragu membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi jika ditemukan pelanggaran. Keadilan harus ditegakkan, tanpa kompromi,” tegasnya.

Kasus ini dinilai sebagai ujian nyata bagi integritas institusi penegak hukum. Publik menanti apakah hukum akan ditegakkan secara adil, atau justru menjadi alat yang mencederai kepercayaan masyarakat.

“Kami berdiri untuk kebenaran. Dan jika hukum dibelokkan, maka kami akan meluruskannya,” pungkas Advokat Rikha Permatasari. (Redho)

BERITA TERKINI

Barometer Bali merupakan portal berita aktual masyarakat Bali. Hadir dengan semangat memberikan pedoman informasi terkini seputar sosial, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, pemerintahan, pariwisata, budaya dan gaya hidup. Visi kami sebagai barometer informasi terbaru masyarakat Bali. Misi kami menyuarakan kebenaran dan menyajikan berita independen, berimbang dan bermanfaat.

Member of:

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA (SMSI) PROVINSI BALI

smsi

Member of:

smsi

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA (SMSI) PROVINSI BALI