DPRD Badung dan Bupati Badung Sepakati RAPBD 2027

IMG-20261111-WA0123
RAPBD 2027 - Penandatanganan nota kesepakatan antara Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dan DPRD Badung dalam rapat paripurna, Rabu (11/11/2026).(Barometerbali/rian)

Barometer Bali | Denpasar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung bersama Pemerintah Kabupaten Badung menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dan DPRD Badung dalam rapat paripurna, Rabu (11/11/2026).

Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti mengatakan, penandatanganan nota kesepakatan tersebut menjadi bagian penting dari tahapan penyusunan APBD 2027 agar anggaran daerah dapat diberlakukan tepat waktu.

Berita Terkait:  Bahlil Ungkap Masalah Logistik Pertamina di Balik Kelangkaan BBM Bali

Menurutnya, proses pembahasan hingga tercapainya persetujuan bersama telah berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Seluruh proses pembahasan sampai pada tahap pemberian persetujuan ini sudah berjalan dengan baik. Tentu kami memperhatikan dan berpedoman pada dasar hukum serta tahapan yang telah ditentukan,”ujar Anom.

Ia menjelaskan, penyelesaian tahapan tersebut juga berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur batas waktu persetujuan bersama terhadap RAPBD sebelum tahun anggaran dimulai.

Berita Terkait:  Gubernur Koster Dorong Pengembangan Potensi Kelautan Berbasis Riset untuk Perkuat Kerthi Bali

Setelah persetujuan bersama, dokumen RAPBD 2027 selanjutnya akan menjalani evaluasi oleh Gubernur Bali. Tahapan ini harus diselesaikan sebelum APBD ditetapkan dan diberlakukan.

Anom berharap seluruh proses lanjutan tersebut berjalan lancar sehingga APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2027 sudah dapat digunakan mulai 1 Januari 2027.

“Harapan kami, setelah nanti tanggal 1 Januari, APBD 2027 ini sudah bisa diberlakukan. Tentu sebelumnya harus melalui evaluasi Gubernur dan mendapatkan fasilitasi dari pemerintah provinsi,” katanya.

Berita Terkait:  Ditemukan Pemancing, Jenazah Perempuan Diduga WNA Dievakuasi dari Pantai Nyang-Nyang

Lebih jauh, Anom menekankan bahwa ketepatan waktu penetapan anggaran bukan satu-satunya hal yang menjadi perhatian DPRD. Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, program dan alokasi belanja daerah dalam APBD 2027 harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta memberikan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Badung.

“Yang sangat kami inginkan adalah APBD 2027 ini mampu memberikan asas manfaat bagi masyarakat,” tegasnya. (rian)

BERITA TERKINI

Barometer Bali merupakan portal berita aktual masyarakat Bali. Hadir dengan semangat memberikan pedoman informasi terkini seputar sosial, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, pemerintahan, pariwisata, budaya dan gaya hidup. Visi kami sebagai barometer informasi terbaru masyarakat Bali. Misi kami menyuarakan kebenaran dan menyajikan berita independen, berimbang dan bermanfaat.

Member of:

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA (SMSI) PROVINSI BALI

smsi

Member of:

smsi

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA (SMSI) PROVINSI BALI