Oleh: Advokat I Made Somya Putra, S.H., M.H.
POLEMIK hukum terkait ijazah Gibran Rakabuming Raka tampaknya belum akan segera berakhir. Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang dibacakan pada 30 Oktober 2026 justru membuka ruang perdebatan baru mengenai konsekuensi hukum dan kemungkinan upaya yang dapat ditempuh pihak-pihak yang merasa dirugikan.
Melalui putusan tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan H.M. Subhan, S.H., M.H., dalam perkara melawan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Dalam amar putusannya, MA mengabulkan permohonan kasasi H.M. Subhan, S.H., M.H., menyatakan batal Surat Keterangan Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019, mewajibkan tergugat mencabut surat tersebut, serta menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara.
Putusan ini kemudian memunculkan berbagai respons, termasuk dari Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Yusril turut mengomentari saran Presiden RI agar Gibran tetap fight (berjuang) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikannya.
Yusril menjelaskan bahwa Gibran tidak dapat mengajukan banding ataupun Peninjauan Kembali (PK) atas putusan MA tersebut. Pasalnya, dalam perkara yang diajukan H.M. Subhan, pihak tergugat adalah pejabat di lingkungan Kemendikdasmen, sedangkan Gibran bukan merupakan pihak yang masuk sebagai tergugat intervensi.
Yusril juga menyampaikan bahwa tidak ada lagi upaya hukum setelah MA membatalkan keputusan tersebut apabila Kemendikdasmen melaksanakan atau mengeksekusi putusan pengadilan.
Pernyataan tersebut kemudian ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah potongan komentar Yusril disebarluaskan dan membentuk persepsi seolah-olah tidak ada lagi jalan hukum yang dapat ditempuh untuk merespons Putusan Nomor 742 K/TUN/2026.
Namun, benarkah persoalan hukumnya sesederhana itu?
Pernyataan Yusril: Masih koma, belum titik
Menurut saya, pernyataan Yusril perlu dibaca secara utuh, khususnya ketika dikaitkan dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.
Ada satu bagian penting yang tidak boleh diabaikan, yakni frasa mengenai kemungkinan apabila Kemendikdasmen melaksanakan eksekusi putusan tersebut.
Artinya, persoalan hukum tidak hanya berhenti pada ada atau tidaknya upaya hukum biasa setelah putusan kasasi MA.
Masih terdapat persoalan mengenai pelaksanaan putusan, kedudukan hukum pihak ketiga, serta kemungkinan adanya mekanisme hukum untuk melindungi kepentingan pihak yang tidak terlibat dalam perkara sebelumnya.
Eksekusi putusan PTUN pada prinsipnya bertumpu pada kepatuhan pejabat atau badan tata usaha negara terhadap putusan pengadilan. Mekanisme pelaksanaannya telah diatur dalam Undang-Undang PTUN beserta perubahannya.
Berikut gambaran mekanisme pelaksanaan putusan PTUN:
1. Pelaksanaan putusan oleh pengadilan tingkat pertama
Meskipun perkara diputus oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, pengawasan pelaksanaan putusan pada prinsipnya tetap melibatkan Ketua Pengadilan TUN tingkat pertama yang menangani perkara tersebut.
2. Pemberitahuan putusan kepada pejabat atau badan TUN
Setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), salinan putusan disampaikan kepada pejabat atau badan TUN yang berkewajiban melaksanakannya.
3. Mekanisme eksekusi otomatis
Untuk putusan yang menyatakan batal atau tidak sah suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), terdapat mekanisme eksekusi otomatis sebagaimana diatur dalam Pasal 116 UU PTUN.
4. Permohonan eksekusi dan penerapan sanksi
Apabila pejabat atau badan TUN tidak melaksanakan kewajibannya, pihak yang berkepentingan dapat menempuh mekanisme permohonan eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam kondisi tertentu, dapat diterapkan upaya paksa berupa:
Uang paksa (dwangsom).
Sanksi administratif.
Pengumuman melalui media massa.
Pelaporan kepada Presiden dan DPR.
Mekanisme tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan kepatuhan pejabat negara terhadap putusan pengadilan.
Apakah putusan Nomor 742 K/TUN/2026 benar-benar tidak dapat dipersoalkan lagi?
Hal lain yang menarik untuk dicermati adalah kedudukan Gibran dalam perkara tersebut.
Gibran bukan pihak yang secara langsung berkedudukan sebagai penggugat maupun tergugat intervensi dalam perkara yang diajukan H.M. Subhan. Padahal, keputusan administrasi yang menjadi objek sengketa berkaitan dengan surat keterangan untuk kepentingan pendidikannya.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu putusan pengadilan.
Salah satu mekanisme hukum yang dapat dikaji adalah perlawanan pihak ketiga atau yang dikenal dengan istilah derden verzet.
Melalui mekanisme ini, pihak ketiga yang merasa hak atau kepentingan hukumnya dirugikan oleh pelaksanaan suatu putusan dapat mengajukan perlawanan sesuai persyaratan hukum acara yang berlaku.
Pada dasarnya, UU PTUN tidak mengatur secara eksplisit mekanisme derden verzet sebagaimana dikenal dalam hukum acara perdata. Namun, terdapat argumentasi hukum mengenai kemungkinan penerapan ketentuan hukum acara perdata sebagai hukum subsider sepanjang tidak bertentangan dengan karakteristik hukum acara PTUN.
Beberapa ketentuan yang dapat dikaji sebagai landasan argumentasi hukum tersebut antara lain:
1. Pasal 195 ayat (6) HIR dan Pasal 206 ayat (6) RBg
Ketentuan ini berkaitan dengan hak pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan terhadap tindakan sita eksekusi apabila haknya dirugikan.
2. Pasal 378 sampai dengan Pasal 384 Reglement op de Rechtsvordering (Rv)
Ketentuan tersebut mengatur mengenai perlawanan pihak ketiga terhadap putusan pengadilan yang merugikan hak atau kepentingannya, meskipun pihak tersebut sebelumnya tidak terlibat dalam perkara.
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung
Yurisprudensi dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menilai kemungkinan penerapan mekanisme perlawanan pihak ketiga dalam perkara tata usaha negara, dengan tetap memperhatikan kompetensi absolut pengadilan dan karakteristik sengketa TUN.
Dengan demikian, kemungkinan penggunaan mekanisme derden verzet dalam perkara ini perlu dikaji secara cermat, terutama terkait kedudukan hukum (legal standing) Gibran dan jenis hak yang dianggap dirugikan.
Apakah perlawanan pihak ketiga dapat menunda eksekusi?
Secara prinsip, pengajuan derden verzet tidak otomatis menghentikan atau menangguhkan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.
Namun, kemungkinan penundaan pelaksanaan eksekusi perlu dilihat berdasarkan dasar hukum, kewenangan pengadilan, serta keadaan konkret perkara yang bersangkutan.
Apabila terdapat alasan hukum yang kuat dan eksekusi berpotensi menimbulkan kerugian yang sulit dipulihkan, persoalan mengenai perlindungan sementara terhadap kepentingan pihak ketiga dapat diajukan untuk dipertimbangkan oleh pengadilan.
Oleh karena itu, tidak tepat apabila sejak awal diasumsikan bahwa pengajuan derden verzet pasti menghentikan eksekusi. Begitu pula sebaliknya, tidak dapat langsung disimpulkan bahwa pihak ketiga sama sekali tidak memiliki ruang untuk memperjuangkan kepentingan hukumnya.
Jika Gibran menempuh mekanisme perlawanan pihak ketiga dan pengadilan menerima serta mengabulkannya, konsekuensi hukum yang timbul akan bergantung pada pertimbangan hakim dan amar putusan.
Beberapa kemungkinan konsekuensi hukumnya antara lain:
Perlindungan terhadap hak atau kepentingan hukum pihak ketiga yang terbukti dirugikan.
Pembatasan atau perubahan pelaksanaan eksekusi sepanjang berkaitan dengan hak pihak ketiga.
Penilaian kembali terhadap akibat hukum putusan awal terhadap pihak ketiga.
Kemungkinan pemulihan hak administratif apabila menjadi bagian dari pertimbangan dan amar putusan.
Terbukanya upaya hukum lanjutan bagi pihak yang tidak menerima putusan perlawanan.
Perlu dipahami bahwa kemenangan dalam perkara derden verzet tidak serta-merta membatalkan seluruh putusan perkara awal atau otomatis menghidupkan kembali KTUN yang telah dinyatakan batal. Konsekuensinya harus dilihat berdasarkan ruang lingkup putusan yang dijatuhkan hakim.
Drama hukum ijazah Gibran belum tentu berakhir
Dari seluruh rangkaian persoalan tersebut, terlihat bahwa polemik hukum ijazah Gibran masih menyisakan sejumlah ruang perdebatan.
Putusan MA memang memiliki konsekuensi hukum yang harus dihormati dan dilaksanakan. Namun, persoalan mengenai kedudukan pihak ketiga, perlindungan kepentingan hukum, serta mekanisme pelaksanaan putusan tetap menjadi aspek yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.
Apakah Gibran akan menempuh mekanisme perlawanan pihak ketiga? Apakah pengadilan akan menerima argumentasi hukum tersebut? Atau justru putusan MA akan segera dilaksanakan tanpa adanya proses hukum lanjutan?
Semua itu masih menunggu perkembangan berikutnya.
Satu hal yang pasti, polemik hukum ijazah Gibran tampaknya belum tentu segera mencapai babak akhir.
Drama hukum ini masih berpotensi berlanjut. Bisa jadi, akan ada episode berjilid-jilid lagi dengan babak dan persoalan hukum yang baru. (red)
