Barometerbali.com | Denpasar – Dugaan praktik korupsi kembali mencuat ke publik, kali ini menyeret nama anggota DPR RI Fraksi Golkar, inisial GSL alias Demer. Ia disebut menjabat sebagai komisaris PT Energi Kita Indonesia (EKI) saat perusahaan tersebut ditunjuk langsung oleh Kementerian Kesehatan untuk proyek pengadaan 5 juta alat pelindung diri (APD) senilai Rp319 miliar pada awal pandemi Covid-19.
Berdasarkan dokumen resmi, penunjukan langsung dilakukan pada 28 Maret 2020 melalui surat No. KK.02.91/1/460/2020. Namun, perubahan struktur komisaris baru diumumkan pada 2 Juli 2020, di mana posisi GSL digantikan oleh putranya sendiri inisial ABPL.
Aktivis antikorupsi asal Bali, Gede Angastia menilai hal ini sebagai pelanggaran serius terhadap UU No. 17 Tahun 2014, khususnya Pasal 236 ayat (2), yang melarang anggota DPR merangkap jabatan di perusahaan penerima proyek negara.
“Ini pelanggaran terang-terangan. Penunjukan langsung, jabatan komisaris, proyek APBN—semua terang-benderang,” tegas Anggas, panggilan akrabnya, di Denpasar, Senin (21/4/2025).
Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahkan mengindikasikan potensi kerugian negara hingga Rp319 miliar dalam proyek ini. “Ini bukan sekadar pengadaan. Ini nyawa rakyat yang dipertaruhkan di tengah krisis,” tambah Anggas.
Ia juga mengkritik DPR dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang dinilai lamban merespons laporan masyarakat. “Jangan ada kebal hukum hanya karena seseorang punya kekuasaan. Jika kasus ini dibiarkan, kita sedang mengubur keadilan,” tutupnya.
Demer Bantah Tuduhan Korupsi
Sebelumnya saat dikonfirmasi barometerbali.com, terkait keterlibatan Gede Sumarjaya Linggih (GSL) alias Demer dalam kasus korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) di Kementerian Kesehatan tahun 2020 seperti yang dituduhkan Gede Angastia ia menyampaikan bantahannya melalui pesan WhatsApp, Jumat (21/3/2025).
“Pasca-beredar secara luas pemberitaan terkait pemanggilan dirinya sebagai saksi di KPK, dan oleh seseorang yang katanya mempunyai jiwa idealisme diungkapkan secara masif dan terus menerus dari sebelum pileg sampai sekarang di beberapa media termasuk podcast, bahkan ada gerakan demo di kantor KPK yang dalam beberapa kali dikoordinir oleh orang yang sama dengan tujuan memaksakan pendapatnya dapat diterima oleh KPK,” ungkapnya.
Demer mempertanyakan maksud dan tujuan tertentu dari pihak lain di balik permasalahan yang menuding dirinya terlibat dalam kasus tersebut.
“Pertanyaannya, apakah gerakan tersebut murni karena idealisme atau karena ada kepentingan politis? Namun demikian apapun alasannya semua saya ucapkan terima kasih, dan silahkan publik menilainya, apakah memang gerakan tersebut murni atau ada kepentingan tertentu. Apapun itu saya mendoakan semoga Tuhan memberikan balasan sesuai dengan maksud dan tujuannya,” tandas GSL.
Secara sekilas GSL pun berdalih bahwa dirinya hanya 3 bulan menjadi salah satu komisaris di perusahaan tersebut dan perusahan dimaksud peruntukannya untuk mendirikan pabrik pipa dan sekaligus pemasarannya. GSL juga mengaku tidak pernah mengetahui bahwa kemudian perusahaan tersebut dipergunakan untuk usaha pengadaan APD, dan hal ini sudah dirinya sampaikan secara gamblang kepada penyidik KPK. (red)
