Barometer Bali | Denpasar – Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Kependudukan Catatan Sipil menggelar Sosialisasi Digitalisasi Perlinsos dan Aktivasi Indentitas Kependudukan Digital di Gedung Dharma Alaya Denpasar, Jumat (5/12).
Kegiatan ini menghadirkan langsung Dirjen Dukcapil Kemendagri, Dr. Teguh Setiabudi, M.Pd. beserta jajarannya. Hadir pula Kepala Dinas DPMD Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali, I Made Dwi Dewata. Kota Denpasar diwakili oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Dewa Gde Juli Artabrata.
Hadir pula saat itu, puluhan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan operator Desa/Kelurahan serta dari OPD Pemkot Denpasar.
Dirjen Dukcapil Kemendagri, Dr. Teguh Setiabudi, M.Pd dalam arahannya mengatakan kegiatan sosialisasi kepada Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan operator Desa/Kelurahan serta dari OPD Pemkot Denpasar ini sebagai langkah jemput bola.
Ditjen Dukcapil Kemendagri memainkan peran strategis dalam mendorong digitalisasi program perlindungan sosial (Perlinsos) “Dukungan Dukcapil melalui Identitas Kependudukan Digital ini bukan sekedar transformasi teknologi, tapi juga lompatan sistem menuju pelayanan publik yang lebih inklusif, efisien, dan berbasis kebutuhan warga,” kata Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi.
Sosialisasi ini adalah koordinasi dan penyamaan persepsi antara Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan Dinas Dukcapil di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Untuk terus mendukung program Perlinsos, Dirjen Teguh Setyabudi mengajak seluruh jajaran Dinas Dukcapil untuk terus menggenjot IKD. “Dengan program Digitalisasi Perlinsos yang dimana pilotingnya ada di Kabupaten Banyuwangi dan kemudian nanti akan diimplementasikan di seluruh Indonesia pada tahun 2026. Jadi saya minta kepada bapak dan ibu jajaran Disdukcapil semuanya mari kita persiapkan pelaksanaan yang akan memanfaatkan IKD,” seru Teguh.
Sementara Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Dewa Gde Juli Artabrata menjelaskan kegiatan sosialisasi ini menindaklanjuti rapat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (PTDP) pada 2 Oktober 2025 serta rapat lanjutan pada tanggal 6 Oktober 2025 terkait tindak lanjut implementasi piloting yang dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi.
Ditambahhkan oleh Dewa Gde Juli, salah satu yang menjadi tugas Kementerian Dalam Negeri yaitu memberikan sosialisasi program digitalisasi Perlinsos kepada seluruh pemerintah daerah untuk melakukan replikasi kegiatan Digitalisasi Perlinsos sebagaimana yang dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi tersebut.
“Sehubungan dengan hal tersebut, Ditjen Dukcapil akan melakukan sosialisasi dan aktivasi IKD kepada pihak-pihak yang menjadi kunci terkait program digitalisasi Perlinsos, yakni Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan operator Desa/Kelurahan, ” terang Dewa Gde Juli. (esa/rah)
