Barometer Bali | Yogyakarta – Pakar kebencanaan sekaligus Guru Besar Teknik Geologi dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dwikorita Karnawati, menegaskan bahwa penanganan bencana di Sumatra saat ini dihadapkan pada kesenjangan besar antara tingkat kompleksitas risiko bencana dengan kapasitas sistem penanggulangan yang tersedia.
Dwikorita yang juga mantan Kepala BMKG ini menilai rangkaian bencana yang melanda Sumatra bukanlah kejadian tunggal, melainkan peristiwa luar biasa yang dipicu oleh interaksi berbagai faktor secara simultan. Faktor tersebut meliputi karakter geologi Sumatra yang aktif dan dinamis, dampak perubahan iklim global, serta kerusakan lingkungan yang telah mencapai tingkat serius.
Dari sisi geologi, Sumatra didominasi kawasan pegunungan tinggi yang curam dan rapuh, berbatasan langsung dengan dataran rendah berupa kipas aluvial yang terbuka luas. Bentang alam ini memiliki tingkat kerentanan sangat tinggi sekaligus menyulitkan akses dan mobilisasi dalam penanganan darurat.
Kondisi tersebut semakin diperparah oleh anomali cuaca ekstrem akibat perubahan iklim serta degradasi lingkungan, yang kemudian memicu terjadinya multi-bencana geo-hidrometeorologi secara beruntun. Rangkaian bencana biasanya diawali longsor dan erosi, lalu berkembang menjadi banjir bandang dan banjir besar.
“Dampaknya sangat luas, melintasi tiga provinsi dan puluhan daerah aliran sungai, dengan korban jiwa mencapai ribuan orang serta kerusakan ratusan infrastruktur dan ribuan rumah,” ungkap Dwikorita.
Ia mengapresiasi upaya pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, relawan, serta berbagai elemen masyarakat yang telah bekerja keras di lapangan. Namun, menurutnya, penanganan yang dilakukan masih didominasi pendekatan konvensional yang dirancang untuk bencana tunggal, sehingga belum memadai untuk menghadapi multi-bencana yang kompleks, luas, dan berulang.
Dwikorita menekankan adanya ketidakseimbangan antara besarnya magnitude bencana dengan kapasitas penanganan yang tersedia. Oleh karena itu, kapasitas penanggulangan bencana perlu diperkuat secara signifikan melalui penambahan armada lapangan dalam jumlah masif, pemanfaatan teknologi yang lebih andal, serta dukungan sumber daya manusia yang tangguh dan berpengalaman.
“Diperlukan langkah cepat, tepat, taktis, dan berskala luar biasa untuk menutup kesenjangan tersebut, terutama pada fase tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi,” tegasnya.
Strategi penanganan ke depan, lanjut Dwikorita, harus mengedepankan konsep Build Back Better yang berkelanjutan dengan tujuan mewujudkan zero victims serta zero loss and damage, sekaligus membangun peradaban baru yang aman bagi kehidupan, penghidupan, dan lingkungan.
Ia menegaskan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi harus berjalan paralel dengan upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan bahkan tanggap darurat, mengingat potensi bencana susulan masih sangat tinggi, terutama di musim hujan.
Salah satu langkah mitigasi mendesak adalah mengurangi risiko banjir bandang susulan melalui inspeksi menyeluruh di wilayah hulu DAS, khususnya untuk mendeteksi sisa endapan longsor, material rombakan, dan kayu-kayu yang masih tertahan di lereng maupun alur sungai. Sumbatan alami tersebut berpotensi jebol saat hujan lebat dan memicu banjir bandang ke wilayah hilir.
Selain itu, perlu dilakukan penyudetan atau pengaliran sedimen secara terkontrol serta pembangunan check dam berjenjang dari hulu hingga kaki gunung untuk mengendalikan aliran sedimen. Di wilayah terdampak, pembersihan lumpur, sedimen, kayu, dan bangkai hewan harus segera dilakukan agar fasilitas vital dapat kembali difungsikan sementara.
Pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, Dwikorita menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh, pemetaan ulang zona bahaya, serta kajian mekanisme bencana berbasis fact-finding lapangan yang didukung pemodelan fisika-matematis tervalidasi. Hasil kajian tersebut harus menjadi dasar penataan ruang pascabencana, termasuk penentuan lokasi hunian tetap dan pembangunan infrastruktur pendukung yang aman dari berbagai ancaman multi-bencana.
Pemulihan lingkungan, khususnya di wilayah hulu DAS, juga harus dilakukan secara paralel dan berkelanjutan. Kawasan yang rusak berat atau tertimbun sedimen dinilai lebih tepat dikembalikan sebagai kawasan konservasi, bukan dikembangkan kembali sebagai wilayah hunian atau budi daya.
“Pemulihan lingkungan bukan proses instan, tetapi membutuhkan waktu panjang hingga puluhan tahun. Karena itu, kebijakan penanganan bencana harus berpikir jauh ke depan,” ujarnya.
Ia juga mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah, relawan, NGO, sektor swasta, akademisi, serta masyarakat lokal dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi melalui pendekatan partisipatif yang menghormati kearifan lokal.
Mengingat luasnya wilayah terdampak dan kompleksitas tantangan pemulihan, Dwikorita mengusulkan pembentukan badan khusus pemulihan pascabencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, dengan mencontoh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh pascatsunami 2004, yang terbukti efektif dengan kepemimpinan kuat dan SDM berpengalaman. (red)
