Barometer Bali | Denpasar – Bank Indonesia menggelar Forum Balinomics 2026 sebagai forum dialog strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang berdaya tahan, inklusif, dan berkelanjutan.
Forum yang berlangsung di Padma Resort Legian Bali, Rabu (9/9), mengusung tema “Menjaga Stabilitas dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Bali untuk Akselerasi Ekonomi Kerthi Bali”. Kegiatan ini mempertemukan unsur pemerintah daerah, otoritas moneter, akademisi, perbankan, asosiasi industri, pelaku UMKM hingga Majelis Desa Adat.
Forum tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Bali Triwulan II-2026 dari Bank Indonesia kepada Pemerintah Provinsi Bali. Selain itu, Bank Indonesia turut menyalurkan bantuan sarana dan prasarana pertanian serta perikanan bagi kelompok subak dan nelayan lokal.
Penyerahan laporan dan bantuan tersebut menjadi bagian dari advisory Bank Indonesia kepada pemerintah daerah sekaligus bentuk dukungan terhadap penguatan sektor pertanian dan perikanan di Bali.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Achris Sarwani, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa perekonomian Bali pada Triwulan II-2026 menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan mencapai 5,78 persen secara tahunan (yoy). Angka tersebut berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
Sementara itu, inflasi Bali pada Agustus 2026 tercatat sebesar 3,45 persen (yoy) dan masih berada dalam kisaran sasaran. Kondisi tersebut dinilai penting dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi daerah.
Ke depan, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Bali tetap tumbuh kuat pada kisaran 5,4 hingga 5,9 persen. Namun, terdapat dua tantangan fundamental yang perlu mendapat perhatian bersama, yakni ketergantungan sektoral yang masih terkonsentrasi pada sektor tersier, khususnya pariwisata, serta konsentrasi investasi dan aktivitas ekonomi yang masih didominasi wilayah Bali Selatan atau Sarbagia.
Mewakili Gubernur Bali, Koordinator Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali, Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, M.S., menegaskan arah Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 4 Tahun 2023 dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Menurutnya, transformasi ekonomi pascapandemi Covid-19 membutuhkan keterhubungan enam sektor unggulan, yakni pertanian dalam arti luas, kelautan dan perikanan, industri manufaktur, IKM/UMKM dan koperasi, ekonomi kreatif dan digital, serta pariwisata.
“Yang dibangun bukan sekadar diversifikasi sektor, tetapi keterhubungan antar sektor,” tegasnya.
Forum Balinomics 2026 turut menghadirkan Chief Economist Permata Bank Josua Pardede, Direktur PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) Aradhita Priyanti, serta Ketua BPD PHRI Bali sekaligus Wakil Gubernur Bali periode 2018-2023, Prof. Dr. Ir. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati atau Cok Ace.
Josua Pardede menyoroti sejumlah dinamika global yang berpotensi memengaruhi perekonomian Bali, termasuk ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang berdampak terhadap harga minyak dan avtur serta mobilitas penerbangan internasional.
Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan II-2026 banyak ditopang oleh konsumsi pemerintah dan proyek konstruksi. Di sisi lain, sektor transportasi dan pergudangan sempat mengalami kontraksi.
Untuk mengatasi sejumlah hambatan dalam belanja dan investasi, Josua merekomendasikan delapan langkah cepat atau quick wins. Di antaranya front-loading belanja modal APBD dan DAK fisik, optimalisasi SILPA, perluasan mitigasi El Nino di sektor pertanian, operasi pasar dan penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), serta diplomasi untuk membuka kapasitas rute penerbangan alternatif.
Selain itu, ia mendorong perluasan penyaluran KUR ke sektor primer minimal 30 persen, penyiapan pipeline 10 proyek investasi di luar Bali Selatan, peningkatan kepatuhan Pungutan Wisatawan Asing (PWA), serta penguatan peran LPD dan Desa Adat sebagai ujung tombak distribusi program MBG, KDMP dan KUR.
Josua juga mengingatkan pentingnya menekan economic leakage atau kebocoran nilai tambah ekonomi yang keluar dari Bali.
Sementara itu, Aradhita Priyanti memaparkan kesiapan PT SMI dalam mendukung pembiayaan daerah melalui skema pinjaman publik, pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta jasa konsultasi dan penyiapan proyek atau project development.
Ia menegaskan bahwa pembiayaan PT SMI menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) secara ketat serta asesmen kelayakan untuk memastikan proyek yang dibiayai berkelanjutan dan selaras dengan prinsip lingkungan hidup.
Dalam forum tersebut, Cok Ace mengajak seluruh pemangku kepentingan mengubah paradigma pembangunan pariwisata menjadi “Pariwisata untuk Bali, bukan Bali untuk pariwisata”.
Ia menilai pengembangan pariwisata Bali perlu memperhatikan daya dukung lingkungan atau carrying capacity, termasuk penanganan persoalan sampah secara terpadu seperti melalui proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).
Selain itu, rantai pasok lokal perlu diperkuat agar kebutuhan hotel dan restoran semakin banyak menyerap hasil pertanian serta produk UMKM Bali.
Cok Ace menekankan transformasi ekonomi harus berjalan secara serentak melalui tiga pilar, yakni pemerintah dengan kebijakan yang terkoordinasi dan tata ruang yang berakar pada budaya, pelaku usaha yang berorientasi pada nilai bukan sekadar volume, serta masyarakat dan desa adat sebagai subjek aktif pembangunan.
Melalui Forum Balinomics 2026, Bank Indonesia bersama Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan kembali menegaskan komitmen memperkuat sinergi lintas sektor.
Harmonisasi kebijakan dan konsistensi implementasi di lapangan dinilai menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mewujudkan pertumbuhan ekonomi Bali yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. (rah)
