Barometer Bali | Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster mengajak seluruh kepala daerah dan jajaran pemerintahan se-Bali untuk bergerak serentak menjaga kualitas alam Pulau Dewata sekaligus memperkuat arah pembangunan Bali yang berkelanjutan. Ajakan tersebut disampaikan saat Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus tingkat provinsi serta kabupaten/kota se-Bali, yang digelar di Gedung Wiswasabha, Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Kamis (19/2/2026).
Dalam forum strategis itu, Gubernur Koster menyoroti persoalan sampah yang kian mengkhawatirkan. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), timbulan sampah di Bali pada 2024 mencapai sekitar 1,2 juta ton per tahun. Volume sampah yang besar ini tidak hanya mencederai kebersihan lingkungan, tetapi juga berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat dan memicu bencana seperti banjir akibat tersumbatnya aliran sungai.
“Masalah sampah tidak bisa ditunda. Ini menyangkut keselamatan lingkungan dan masyarakat. Penanganannya harus dimulai dari sumbernya,” tegas Koster, sejalan dengan penekanan Menteri Lingkungan Hidup agar pengelolaan sampah dilakukan sejak dari hulu.
Koster mencontohkan kondisi di sejumlah kawasan pesisir, termasuk Pantai Kuta, yang kerap mengalami lonjakan sampah kiriman pada musim tertentu, khususnya Desember hingga Januari akibat arus laut. Ia pun meminta pemerintah kabupaten/kota segera mengambil langkah konkret dan berkelanjutan.
“Kita tidak hanya membersihkan sampah di pantai, tetapi juga di daratan, sungai, dan danau. Ini harus menjadi gerakan bersama. TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh komponen masyarakat harus terlibat aktif,” ujarnya.
Lebih jauh, Gubernur menekankan pentingnya pengelolaan sampah berbasis sumber—mulai dari rumah tangga, sekolah, perkantoran, pasar, hingga kawasan usaha. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemilahan dan pengurangan sampah sejak awal, dengan dukungan sarana prasarana seperti tempat sampah terpilah, TPS 3R, dan bank sampah, disertai regulasi serta edukasi berkelanjutan.
Menurut Koster, persoalan sampah di Bali merupakan isu kompleks yang menuntut kolaborasi erat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. “Jika dilakukan konsisten dan gotong royong, pengelolaan berbasis sumber bisa menjadi solusi jangka panjang,” katanya.
Tak hanya lingkungan, Koster juga menggarisbawahi sejumlah isu strategis lain, mulai dari penertiban spanduk dan reklame ilegal, penataan kabel listrik dan telekomunikasi, pengendalian kemacetan lalu lintas, penguatan keamanan dan ketertiban, hingga pengendalian alih fungsi lahan produktif. Seluruh kepala daerah diminta bertindak tegas dan terukur demi menjaga estetika wilayah dan keberlanjutan pembangunan Bali.
Di sisi lain, indikator makro pembangunan Bali menunjukkan capaian positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,82 persen, tingkat kemiskinan 3,42 persen, dan tingkat pengangguran terbuka 1,45 persen—salah satu yang terendah secara nasional. Meski demikian, Koster menegaskan bahwa capaian ekonomi harus sejalan dengan penguatan tata kelola lingkungan, budaya, dan pariwisata.
“Pembangunan Bali harus tetap berpijak pada prinsip keberlanjutan agar Bali terus menjadi destinasi wisata unggulan dunia,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Koster juga memaparkan program strategis pembangunan berkelanjutan, di antaranya Bali Mandiri Energi melalui percepatan pemanfaatan energi terbarukan, khususnya tenaga surya (PLTS). Langkah ini dinilai penting mengingat pasokan listrik Bali masih bergantung pada suplai dari PLTU Paiton, Jawa Timur, melalui kabel bawah laut yang rawan gangguan.
“Kita ingin Bali mandiri energi. Pemasangan panel surya perlu didorong, terutama di perkantoran, industri, pusat perbelanjaan, dan perhotelan,” jelasnya.
Selain energi, program Bali Mandiri Pangan juga terus diperkuat dengan fokus pada pertanian organik dan pemanfaatan pangan lokal seperti beras, buah, sayuran, cokelat, dan kopi Bali. Tak kalah penting, Bali Mandiri Air diarahkan untuk menjamin ketersediaan air bersih yang merata sekaligus menekan penggunaan plastik sekali pakai, termasuk pembatasan air minum kemasan di bawah satu liter.
Di sektor pariwisata, Koster menegaskan komitmen membenahi tata kelola pariwisata agar lebih berkualitas dan beretika, sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Penertiban wisatawan nakal dan usaha ilegal terus dilakukan melalui tim terpadu dan penegakan hukum.
“Tujuannya agar Bali tetap tertib, bermartabat, dan berdaya saing global, sekaligus melindungi kepentingan masyarakat lokal,” pungkasnya.
Menutup arahannya, Gubernur Koster menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali bersama Forkopimda dan pemerintah kabupaten/kota se-Bali untuk memperkuat sinergi, mempercepat implementasi program strategis, dan memastikan Bali tetap bersih, tertata, aman, serta berkelanjutan. (Red)
