Barometer Bali | Denpasar- Pemerintah Provinsi Bali menegaskan pentingnya penguatan ketahanan pangan lokal sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah. Hal ini disampaikan oleh Wayan Koster saat membuka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Keuangan Daerah (TP2DD) Provinsi Bali di Auditorium Bank Indonesia Perwakilan Bali, Denpasar, Selasa (10/02/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Koster menekankan bahwa sektor pangan masih menjadi faktor utama yang mempengaruhi laju inflasi di Bali. Oleh karena itu, menurutnya, penguatan produksi pangan lokal dan sistem distribusi harus terus ditingkatkan agar stabilitas harga tetap terjaga.
“Sektor pangan masih menjadi pembentuk utama inflasi di Bali. Karena itu, produksi lokal harus diperkuat, pasokan dijaga, dan distribusi dipastikan lancar agar harga tetap stabil di masyarakat,” ujar Koster.
Ia juga menegaskan bahwa pendekatan ekonomi daerah yang berlandaskan konsep Ekonomi Kerthi Bali dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas harga.
Menurutnya, kebijakan ekonomi harus terintegrasi mulai dari regulasi pemerintah hingga pola konsumsi masyarakat.
“Di hulu pemerintah membuat regulasi yang memihak kepada IKM dan koperasi lokal. Di hilir, masyarakat juga didorong untuk menggunakan produk lokal sehingga perputaran ekonomi tetap berada di Bali,” tegasnya.
Berdasarkan data terbaru, perekonomian Bali menunjukkan kinerja yang cukup positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 2,58 persen dengan tingkat inflasi yang masih terkendali. Inflasi tertinggi tercatat di Kota Denpasar sebesar 3,60 persen, sedangkan terendah berada di Kabupaten Badung Regency sebesar 1,09 persen.
Sementara itu secara bulanan dan year to date, Bali justru mengalami deflasi sebesar 0,34 persen yang menunjukkan tekanan harga relatif terkendali.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, R. Erwin Soeriadimadja, mengatakan bahwa inflasi Bali hingga Januari 2026 masih berada dalam sasaran nasional sebesar 2,5 ± 1 persen. Meski demikian, ia mengingatkan adanya potensi peningkatan volatilitas harga pada sejumlah komoditas pangan strategis.
“Sinergi TPID perlu terus diperkuat melalui strategi 4K, yaitu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif kepada masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, penguatan koordinasi antarlembaga menjadi penting terutama menjelang hari besar keagamaan seperti Nyepi dan Idul Fitri, yang biasanya diikuti peningkatan permintaan bahan pangan.
Senada dengan itu, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa, menyebut komoditas seperti beras, cabai, bawang, dan hortikultura masih menjadi penyumbang utama fluktuasi harga di daerah.
“Penguatan produksi lokal, optimalisasi cadangan pangan pemerintah, serta kerja sama antardaerah perlu terus ditingkatkan agar pasokan terjaga dan harga tetap stabil,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Bali berharap sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, serta pelaku usaha dapat memperkuat ketahanan ekonomi daerah sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi dan pariwisata di Bali.(Red)
