Barometer Bali | Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan dukungannya terhadap target nasional digitalisasi bantuan sosial yang ditujukan menjangkau hingga 200–250 juta penduduk Indonesia.
Melalui penerapan Infrastruktur Digital Publik (DPI) dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), pemerintah diharapkan mampu menyalurkan bantuan sosial secara lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Koster saat mengikuti rapat bersama Dewan Ekonomi Nasional di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Kamis (26/2).
Dalam pertemuan tersebut, Koster menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi Bali untuk mengawal percepatan transformasi digital pemerintahan melalui adopsi DPI dan AI sebagai bagian dari program prioritas nasional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Menurutnya, digitalisasi sistem layanan pemerintah akan mempermudah sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat, khususnya mereka yang berhak menerima bantuan sosial, sekaligus meningkatkan transparansi data yang dapat diakses publik.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Koster juga mengajak seluruh pemangku kepentingan serta jajaran pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur Bali agar tetap mampu mempertahankan posisinya sebagai destinasi pariwisata unggulan di Indonesia.
Sementara itu, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan, menjelaskan bahwa percepatan digitalisasi pemerintahan dilakukan sesuai Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025 tentang pengembangan GovTech melalui adopsi Infrastruktur Digital Publik (DPI) dan kecerdasan buatan (AI).
Ia menjelaskan, penggunaan DPI dan AI sebagai enabler program prioritas akan meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas program perlindungan sosial, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sistem tersebut juga memungkinkan tata kelola yang lebih baik karena berbasis data yang terverifikasi, pertukaran data lintas lembaga, serta evaluasi yang lebih akurat.
Selain itu, digitalisasi juga diarahkan untuk memperkuat layanan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang terintegrasi dengan berbagai platform layanan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, sehingga mempermudah iklim usaha.
Transformasi digital ini juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi belanja negara melalui sistem e-Katalog dan e-Budgeting, sekaligus menyederhanakan berbagai layanan administrasi pemerintahan.
Di sisi lain, penerapan DPI dan AI juga berperan dalam memperkuat tata kelola penerimaan negara melalui berbagai sistem digital seperti SIMBARA, Coretax, PNBP, hingga sektor sawit, serta mendukung layanan digital masyarakat berbasis siklus kehidupan.
Infrastruktur Digital Publik sendiri mencakup berbagai komponen utama seperti identitas digital, sistem pembayaran digital, serta pertukaran data antar lembaga yang terintegrasi.
Dalam implementasinya, Bali diharapkan dapat segera melakukan uji coba digitalisasi bantuan sosial. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi dalam penentuan penerima bantuan sosial, mengurangi kesalahan inklusi maupun eksklusi, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyaluran bantuan.
Melalui skema bantuan sosial berbasis sistem digital “on-demand” atau pendaftaran terbuka, masyarakat yang memenuhi syarat dapat lebih mudah terdata dan menerima bantuan secara tepat waktu melalui mekanisme Government to Person (G2P).
Pemerintah menargetkan sistem digitalisasi bantuan sosial berbasis DPI dan AI ini dapat berjalan secara nasional pada Oktober mendatang. Peluncuran tahap awal direncanakan mencakup sekitar 200 kabupaten di Indonesia, dengan sasaran implementasi menjangkau hingga 200–250 juta penduduk.
Dengan penerapan sistem bantuan sosial berbasis Infrastruktur Digital Publik dan kecerdasan buatan tersebut, masyarakat diharapkan dapat secara transparan mengetahui siapa saja yang berhak menerima bantuan sosial, termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH). (red)
