Barometerbali.com | Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Bali 2025-2030, bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Jumat (11/4).
Pada kesempatan tersebut, Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng ini menegaskan bahwa pada periode kedua ini, dirinya bersama Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta akan semakin optimal dan mempercepat penyelesaian program-program pembangunan Bali yang berlandaskan Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Dalam Bali Era Baru.
“Pada periode pertama, program tidak berjalan progresif karena terkendala pandemi Covid-19. Namun, astungkara sejumlah pencapaian sudah ada meskipun belum optimal,” jelasnya dalam acara yang turut dihadiri oleh Wagub I Nyoman Giri Prasta, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Danrem 163/Wira Satya Brigjen TNI Ida I Dewa Agung Hadisaputra, SH, Ketua PHRI Bali Tjok Oka Artha Ardana Sukawati, Sekda dari 9 kabupaten/kota, rektor perguruan tinggi se-Bali, serta kepala perangkat daerah Provinsi Bali.
Menurutnya, lima tahun adalah waktu yang cukup singkat, sehingga ia melibatkan berbagai pihak untuk menyukseskan program-program lima tahun ke depan.
“Jika kita bekerja dengan cara biasa, maka program yang kita canangkan tidak akan selesai,” imbuhnya.
Adapun berbagai permasalahan dan tantangan mendesak yang perlu segera ditangani, antara lain:
- Alih fungsi lahan yang menyebabkan kerusakan ekosistem lingkungan, ancaman ketersediaan air bersih, peningkatan volume sampah, serta kesenjangan ekonomi di Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan).
- Kapasitas infrastruktur dan transportasi publik yang belum memadai, menyebabkan kemacetan, berkurangnya keamanan, menurunnya kesempatan usaha masyarakat lokal, serta munculnya komunitas orang asing yang eksklusif.
- Penodaan tempat-tempat suci yang semakin meningkat, serta rusaknya pakem dan keaslian budaya Bali.
Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, Gubernur Koster membentuk Tim Percepatan Program Prioritas Mendesak yang melibatkan perangkat daerah, para ahli, perguruan tinggi, serta unsur masyarakat. Permasalahan mendesak yang menjadi fokus antara lain:
Pengelolaan sampah berbasis sumber, baik di desa/kelurahan maupun di sektor usaha dan tempat ibadah. Penanganan kemacetan. Pembentukan Tim Terpadu Operasi Penertiban, yang meliputi, penertiban transportasi dan usaha pariwisata. Penertiban wisatawan asing yang melanggar aturan.
Penanganan perusakan ekosistem danau, sungai, laut, dan gunung. Penertiban baliho, reklame/iklan. Penertiban produk arak gula. Penertiban penggunaan aksara Bali.
Penyelarasan RPJPD 2025-2045 dan RPJMD Semesta Bali Berencana 2025-2030. Dengan dibentuknya tim-tim tersebut, Gubernur menginstruksikan agar masing-masing tim segera melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya dan bekerja secara ngayah tanpa membebani APBD.
Selain itu, Bali juga telah siap menjadi pulau swasembada energi, sehingga seluruh kebutuhan listrik dapat terpenuhi dari dalam pulau sendiri tanpa bergantung pada daerah lain.
“PLN sudah menyatakan kesanggupannya, dan saya sangat mengapresiasi hal tersebut,” ujarnya.
Ia pun berharap, dengan kerja progresif yang melibatkan berbagai pihak, Bali dapat segera mewujudkan visi Bali Padma Bhuwana, yang mencakup: Mental Diri-Kolektif Mendunia. Bali sebagai tempat aktualisasi prestasi mendunia. Bali sebagai inspirasi dunia.
“Dengan ini, saya mengajak semua pihak untuk bekerja fokus, lurus, dan tulus, ngayah segenap hati untuk kepentingan Bali ke depan,” tutup Koster. (rian)
