Barometer Bali | Denpasar – Persoalan sampah, khususnya di kawasan pantai, menjadi perhatian utama dalam rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali yang dipimpin oleh Wayan Koster di Gedung Wiswasabha Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Kamis (19/2/2026).
Dalam rapat tersebut, Koster menegaskan bahwa penanganan sampah harus menjadi gerakan bersama seluruh pemangku kepentingan karena berkaitan langsung dengan citra pariwisata Bali di mata dunia.
Menurutnya, pemerintah pusat melalui Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap Bali sebagai destinasi wisata internasional. Oleh karena itu, berbagai persoalan yang berpotensi merusak citra pariwisata, termasuk masalah sampah, harus ditangani secara serius.
“Sesuai arahan Presiden, Bali mendapat perhatian khusus karena merupakan tujuan wisata dunia. Salah satu yang menjadi penekanan adalah persoalan sampah, terutama sampah di pantai yang dapat merusak citra pariwisata Bali,” ujar Koster.
Ia mencontohkan kondisi di Pantai Kuta yang kerap mengalami peningkatan sampah kiriman pada periode tertentu, terutama pada Desember hingga Januari akibat arus laut.
“Kondisi ini harus ditangani secara serius. Pemerintah kabupaten/kota harus mengambil langkah konkret dan berkelanjutan agar persoalan ini tidak terus berulang setiap tahun,” katanya.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Bali akan menggerakkan program Gerakan Bali Bersih Sampah di Sungai, Laut, dan Pantai yang dijadwalkan mulai dilaksanakan secara serentak pada 1 Maret 2026.
Program tersebut akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, desa adat, hingga komunitas lingkungan dan masyarakat luas.
“Kita tidak hanya menangani sampah di pantai, tetapi juga sampah di daratan, sungai, dan danau. Ini harus menjadi gerakan bersama. TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat harus terlibat aktif,” tegas Koster.
Selain persoalan sampah, rapat koordinasi juga membahas sejumlah isu strategis lainnya seperti penertiban reklame ilegal, penataan kabel listrik dan telekomunikasi, pengendalian kemacetan lalu lintas, serta penguatan keamanan wilayah.
Koster menekankan bahwa seluruh kepala daerah di Bali harus mengambil langkah tegas dalam menjaga kualitas lingkungan dan tata ruang wilayah.
“Kita harus bergerak bersama, memperkuat koordinasi, dan memastikan Bali tetap bersih, tertib, aman, dan nyaman,” ujarnya.
Berdasarkan indikator makro pembangunan, perekonomian Bali saat ini menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,82 persen. Sementara tingkat kemiskinan tercatat 3,42 persen dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 1,45 persen, yang termasuk terendah secara nasional.
Meski demikian, Koster mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan pengelolaan lingkungan dan pariwisata yang berkelanjutan agar Bali tetap menjadi destinasi wisata unggulan dunia.(Red)
