Barometer Bali | Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya sinergi yang kuat antara Pemerintah Provinsi Bali dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan strategis, mulai dari pengelolaan sampah dan penutupan open dumping, pengendalian inflasi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, hingga penurunan angka kemiskinan, pengangguran, dan stunting.
Arahan tersebut disampaikan Gubernur Koster saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Pengelolaan Sampah dan Pembahasan Isu Strategis Daerah di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Senin (8/6/2026), yang dihadiri seluruh bupati dan wali kota se-Bali.
“Kita harus bergerak dalam satu arah dan satu langkah. Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci untuk mempercepat pengelolaan sampah, menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” tegas Gubernur Koster.
Menurutnya, melalui visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, pembangunan di Provinsi Bali telah berjalan dengan baik berkat sinergi, koordinasi, dan komitmen bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota. Ia berharap capaian pembangunan di berbagai sektor terus ditingkatkan agar Bali semakin maju dan berdaya saing.
“Tingkatkan kekompakan ke depan dalam menjalankan pembangunan bersama. Komitmen kita adalah memenuhi kebutuhan daerah dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Badung Paparkan Capaian dan Infrastruktur Strategis
Pada kesempatan tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mendapat giliran pertama untuk memaparkan strategi dan capaian pembangunan Kabupaten Badung.
Ia menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Badung terus meningkat sejak 2020 dan pada 2025 mencapai 6,5 persen. Angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 1,9 persen, pengangguran 1,57 persen, dan prevalensi stunting 2,5 persen, sementara tingkat inflasi berada di angka 2,64 persen.
Menurutnya, penyumbang inflasi berasal dari sektor angkutan udara serta sejumlah komoditas kebutuhan pokok. Sementara itu, terjadi deflasi pada komoditas canang sari, ikan tongkol, tomat, dan sayur-mayur akibat menurunnya daya beli masyarakat yang dipengaruhi kondisi geopolitik.
“Untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan menekan laju inflasi, Pemkab Badung telah memberikan stimulus ekonomi melalui bantuan sosial keagamaan sebesar Rp2 juta per kepala keluarga,” jelas Adi Arnawa.
Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama untuk mewujudkan pariwisata Badung yang berkualitas. Pemerintah Kabupaten Badung telah menyiapkan skema pinjaman sebesar Rp2,9 triliun untuk mendukung pembangunan jalan lingkar barat sebagai solusi kemacetan di jalur GWK–Uluwatu.
Pembangunan tersebut telah memasuki tahap konstruksi dan pembebasan lahan dengan target selesai pada 2027. Selain itu, juga dibangun ruas Jalan Uluwatu–Melasti serta Jalan Berawa–Teuku Umar Barat.
“Untuk Jalan Berawa, tahun ini sudah mulai konstruksi dan ditargetkan selesai pada akhir 2026,” tandasnya.
Fokus pembangunan lainnya meliputi ruas Jalan Gatot Subroto Barat menuju Canggu, Mengwitani, dan Werdi Bhuwana.
Di sektor lingkungan, Pemkab Badung terus melakukan penanganan banjir di sejumlah titik seperti Basangkasa, Jalan Kunti, Umahanyar, dan Darmasaba melalui penambahan pompa serta normalisasi saluran. Sementara penanganan sampah difokuskan pada Gerakan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) yang melibatkan rumah tangga dan pelaku usaha untuk meningkatkan pemilahan sampah serta mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Klungkung Perkuat Program Sampah, Kemiskinan, dan Nusa Penida
Menindaklanjuti arahan Gubernur Koster, Bupati Klungkung I Made Satria memaparkan berbagai program strategis yang telah dijalankan Pemerintah Kabupaten Klungkung.
Di sektor kebersihan, Pemkab Klungkung telah menerapkan kebijakan pemilahan sampah dari sumber dan menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp8,4 miliar kepada 42 desa untuk mengoptimalkan peran TPS3R. Selain itu, instalasi alat pirolisis berkapasitas 24 ton per hari di kawasan TOSS saat ini memasuki tahap uji coba melalui kerja sama dengan pihak ketiga.
Dalam upaya menekan angka kemiskinan, Pemkab Klungkung mengembangkan inovasi “Beri Kail Bukan Ikan”, berupa pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) bagi masyarakat dari keluarga miskin agar memiliki keterampilan dan peluang kerja yang lebih baik.
Sementara itu, strategi penurunan stunting dilakukan melalui penguatan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bayi, balita, remaja putri, hingga calon pengantin sebagai langkah pencegahan sejak dini.
Di bidang infrastruktur, Pemkab Klungkung mengalokasikan anggaran sekitar Rp200 miliar untuk pembangunan kawasan Nusa Penida sebagai titik ungkit pertumbuhan ekonomi. Program tersebut meliputi pembangunan jalan, penyediaan air minum, peningkatan fasilitas RSUD, pembangunan sekolah, hingga pengembangan destinasi wisata.
Bupati Satria menilai rakor ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan arah pembangunan Kabupaten Klungkung dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Bali.
“Melalui rakor ini saya berharap adanya dukungan dan sinergi yang kuat dari Pemerintah Provinsi Bali sehingga berbagai program prioritas pembangunan dapat berjalan dengan baik demi mewujudkan Klungkung yang Maju, Harmonis, Tentram, dan Makmur (Mahottama),” ujar Bupati Satria.
Ia menambahkan, kolaborasi yang erat antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah diyakini mampu menghadirkan pembangunan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lingkungan yang sehat serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bali secara menyeluruh. (red)
