Foto: Kajati Bali, Dr. Ketut Sumedana (kanan) menerima cenderamata dari pimpinan Bank Pembangunan Daerah (BPD). (barometerbali/kjt/rah)
Denpasar | barometerbali – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali, Dr. Ketut Sumedana, menyoroti tantangan industri perbankan di era modernisasi dan globalisasi. Dalam seminar yang diadakan di Prime Hotel Sanur, Rabu (12/3/2025) ia berbicara di hadapan jajaran Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dan Jaksa Pengacara Negara (JPN) se-Bali mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian dalam sistem perbankan digital.
Menurut Sumedana, perbankan tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga harus memperhitungkan risiko bisnis dengan menerapkan strategi mitigasi, terutama dalam hal keamanan transaksi.
“Prinsip kehati-hatian (prudent) sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan nasabah,” tandas Sumedana.
Ia juga menekankan bahwa di era digital, sistem perbankan harus terus berinovasi dalam menyediakan layanan yang cepat, nyaman, dan aman bagi nasabah. Dengan semakin meningkatnya ancaman siber, termasuk serangan hacker yang bisa membahayakan data transaksi dan informasi nasabah, bank harus memperkuat sistem keamanan mereka agar tidak terjadi gangguan yang bisa memicu ketidakpercayaan atau bahkan penarikan dana besar-besaran (rush).
BPD Bali, yang mayoritas nasabahnya berasal dari sektor ekonomi mikro, harus memastikan stabilitas keamanan bagi simpanan dan pinjaman nasabah, termasuk dokumen jaminan yang diagunkan. Dalam hal ini, keterlibatan Jaksa Pengacara Negara bisa dimanfaatkan dalam berbagai aspek hukum, baik litigasi maupun non-litigasi, termasuk pemberian pendapat hukum untuk menyelesaikan sengketa perbankan.
Selain itu, Sumedana mengingatkan bahwa di tengah pengetatan anggaran pemerintah, bank perlu berinovasi dalam menciptakan produk yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.
“Kebijakan efisiensi anggaran ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui proyek-proyek strategis yang melibatkan sektor swasta, guna menghindari kebocoran keuangan negara dan meningkatkan efektivitas pembangunan,” jelasnya.
Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa sektor perbankan harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang serta memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.
“Perbankan yang inovatif dan aman akan menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang lebih maju dan sejahtera,” pungkas Sumedana. (rah)
