Barometer Bali | Nusa Dua – Kongres ke‑6 PDI Perjuangan di Bali telah menuntaskan susunan kepengurusan DPP periode 2025–2030 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali, Sabtu (2/8/2025). Salah satu sorotan utama adalah hilangnya nama Hasto Kristiyanto dari struktur formal partai. Posisi Sekretaris Jenderal kini dirangkap langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Ketua DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning angkat bicara soal absennya Hasto. Ia menyatakan bahwa Megawati memiliki pertimbangan politis matang, salah satunya untuk membersihkan stigma korupsi terhadap Hasto sebelum membuka peluang pengangkatan kembali.
“Ibu ini kan pengin merehabilitasi juga… Hasto itu tidak terstigma karena korupsi. Itu penting,” ungkap Ribka kepada awak media di sela kongres.
Menurut Ribka, tertundanya pelantikan Hasto sebagai Sekjen juga terjadi karena ia tiba di lokasi kongres setelah pengumuman kepengurusan dibuat. Status sekretaris jenderal belum bisa segera diisi karena aturan di Kementerian Hukum, sehingga Megawati sementara menjabat ganda sambil menunggu keputusan final.
Kehadiran Hasto di panggung penutupan kongres sempat mengundang momen haru: Megawati terlihat menangis saat menyambutnya, meski ia tidak dimasukkan dalam struktur baru DPP PDI Perjuangan.
Megawati melantik jajaran DPP periode 2025-2030 di arena kongres, di BNDCC, Nusa Dua Bali, Sabtu (2/8/2025). Pelantikan itu termasuk posisi sekjen yang dinyatakan tetap dijabat oleh Megawati.
“Atas nama Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, saya melantik DPP PDI Perjuangan untuk membantu kerja-kerja partai. Apakah Saudara bersedia untuk dilantik?” tanya Megawati saat pengambilan sumpah pelantikan.
“Bersedia!” jawab para pengurus serempak.
Dalam perspektif pengamat politik, absennya Hasto dinilai berkaitan erat dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto pada Jumat, 1 Agustus 2025 setelah menjalani hukuman 3,5 tahun dalam kasus suap PAW DPR. Meski mendapat amnesti, berada dalam sorotan publik memaksa PDI Perjuangan berhati‑hati dalam melibatkan kembali Hasto ke dalam struktur formal partai.
Struktur lengkap DPP PDIP 2025-2030
Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri
Struktur pengurus DPP PDIP 2025-2030
1. Ketua Bidang Kehormatan Partai – Komarudin Watubun
2. Ketua Bidang Sumber Daya – Said Abdulla
3. Ketua Bidang Luar Negeri – Ahmad Basarah
4. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif – Bambang Wuryanto
5. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi – Djarot Saiful Hidayat
6. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif – Deddy Yevri Hanteru Sitorus
7. Ketua Bidang Politik – Puan Maharani
8. Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah – Ganjar Pranowo
9. Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM – Yasonna H. Laoly
10. Ketua Bidang Perekonomian – Basuki Tjahaja Purnama
11. Ketua Bidang Kebudayaan – Rano Karno
12. Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan – Puti Guntur Soekarno
13. Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan – Abdullah Azwar Anas
14. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana – Tri Rismaharini
15. Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja – Darmadi Durianto
16. Ketua Bidang Kesehatan – Ribka Tjiptaning
17. Ketua Bidang Jaminan Sosial – Charles Honoris
18. Ketua Bidang Perempuan dan Anak – I Gusti Ayu Bintang Darmawati
19. Ketua Bidang Koperasi dan UMKM – Andreas Eddy Susetyo
20. Ketua Bidang Pariwisata – Wiryanti Sukamdani
21. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga – MY Esti Wijayanti
22. Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME – Zuhairi Misrawi
23. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital – Muhammad Prananda Prabowo
24. Ketua Bidang Pertanian dan Pangan – Sadarestuwati
25. Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan – Rokhmin Dahuri
26. Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup – Eriko Sotarduga
27. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi – Ronny Talapessy
28. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi – Andreas Hugo Pareira
Sekretariat dan Bendahara
29. Sekretaris Jenderal – Megawati Soekarnoputri
30. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal – Dolfie O.F.P.
31. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan – Utut Adianto
32. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan – Sri Rahayu
33. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi – Adian Yunus Yusak Napitupulu
34. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan – Yoseph Aryo Adhi Dharmo
35. Bendahara Umum – Olly Dondokambey
36. Wakil Bendahara Bidang Internal – Rudianto Tjen
37. Wakil Bendahara Bidang Eksternal – Yuke Yurike
Dalam perspektif pengamat politik, absennya Hasto dinilai berkaitan erat dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto pada Jumat, 1 Agustus 2025 setelah menjalani hukuman 3,5 tahun dalam kasus suap PAW DPR. Meski mendapat amnesti, berada dalam sorotan publik memaksa PDI Perjuangan berhati‑hati dalam melibatkan kembali Hasto ke dalam struktur formal partai. (red)
