Barometer Bali | Serang – Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang digelar di Kota Serang, Provinsi Banten, menjadi momentum refleksi bagi masa depan pers Indonesia di tengah derasnya disrupsi digital dan kemajuan kecerdasan buatan (AI). Ribuan insan pers dari berbagai daerah hadir menegaskan komitmen menjaga peran pers sebagai pilar demokrasi.
Acara nasional tersebut dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, yang hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dalam pidatonya, Muhaimin menegaskan bahwa profesionalisme dan integritas pers menjadi syarat utama bagi demokrasi yang sehat.
“Pers yang berdaulat adalah pers yang mampu menjaga relevansi, profesionalisme, dan integritas di tengah perubahan zaman. Tanpa ekosistem media yang sehat, kualitas demokrasi dan pembangunan akan terancam,” ujar Muhaimin di hadapan ratusan insan pers.
Ia menyampaikan bahwa pers Indonesia kini berada di persimpangan sejarah. Teknologi digital dan AI membuka peluang besar dalam produksi dan distribusi informasi, namun di saat bersamaan menghadirkan risiko serius berupa banjir informasi tak terverifikasi, polarisasi sosial, serta tekanan ekonomi terhadap industri media.
Muhaimin juga menyoroti dominasi platform digital global yang telah menggerus model bisnis media konvensional dan menyedot belanja iklan, sehingga berdampak pada penurunan kapasitas redaksi hingga pengurangan tenaga kerja.
“Kondisi ini tidak bisa dibiarkan menjadi beban insan pers semata. Negara tidak boleh abai. Pemerintah memandang pers sebagai mitra strategis dalam membangun kesadaran publik dan memperkuat kohesi sosial,” tegasnya didampingi Menkomdigi Meutia Hafidz.
Dalam konteks demokrasi, Muhaimin menekankan bahwa pemerintah tetap membuka ruang bagi kritik yang konstruktif dari pers.
“Kritik dari pers adalah vitamin demokrasi. Pemerintah tidak anti kritik, justru membutuhkannya,” katanya.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa keberlangsungan industri media sama pentingnya dengan kemerdekaan pers itu sendiri. Menurutnya, kebebasan pers harus diimbangi dengan ekosistem ekonomi yang adil agar media tidak terjebak pada pragmatisme jangka pendek yang dapat merusak integritas pemberitaan.
HPN 2026 juga menghasilkan Deklarasi Kemerdekaan Pers Indonesia, yang menegaskan kembali komitmen insan pers terhadap independensi media, profesionalisme dan etika jurnalistik, tanggung jawab sosial, serta penguatan literasi digital dan verifikasi informasi.
Deklarasi tersebut merupakan hasil Konvensi Nasional Media Massa yang digelar sehari sebelumnya, membahas tantangan dan arah masa depan jurnalisme di era digital dan AI.
Delapan dekade perjalanan pers nasional, dari masa kolonial hingga era digital, dipandang sebagai warisan berharga bangsa. Melalui HPN 2026, kembali ditegaskan bahwa pers yang merdeka dan berdaulat merupakan pilar utama bagi demokrasi dan kedaulatan bangsa. (awi)
