Barometer Bali | Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Bank Indonesia (BI) dalam menertibkan praktik money changer ilegal di Bali. Upaya ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan wisatawan sekaligus memperkuat ekosistem pariwisata Bali yang berkualitas dan berdaya saing global.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Pemerintah Provinsi Bali, Bank Indonesia, dan Afiliasi Penukaran Valuta Asing (APVA) Bali di Jayasabha, Denpasar, Minggu (8/3/2026). Pertemuan ini membahas penguatan industri Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) yang berizin serta strategi penertiban money changer ilegal di berbagai destinasi wisata.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja menjelaskan, BI terus memperkuat fungsi perizinan dan pengawasan agar industri penukaran valuta asing yang berizin dapat berjalan secara profesional dan terpercaya.
“Berbagai langkah penertiban money changer ilegal membutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas instansi, termasuk bersama pemerintah daerah, APVA, aparat penegak hukum, dan lembaga adat,” ujar Erwin.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, BI juga meluncurkan website moneychangerbali.com yang terintegrasi dengan portal lovebali.baliprov.go.id milik Pemerintah Provinsi Bali. Platform ini menjadi sarana informasi dan edukasi bagi wisatawan serta masyarakat untuk mengetahui lokasi money changer berizin.
Selain itu, masyarakat juga dapat melaporkan aktivitas money changer ilegal melalui portal pengaduan BI-PATROL.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Wayan Koster mengapresiasi langkah Bank Indonesia dan menegaskan bahwa keberadaan KUPVA BB berizin merupakan bagian penting dari ekosistem pariwisata Bali.
“Penertiban money changer ilegal merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pariwisata Bali yang berkualitas dan berdaya saing global,” tegas Koster.
Ia juga mendorong keterlibatan desa adat sebagai bentuk kearifan lokal untuk ikut menertibkan praktik money changer ilegal di wilayahnya.
Berdasarkan data Bank Indonesia tahun 2025, tercatat terdapat 601 jaringan kantor KUPVA BB berizin di Bali, jumlah yang menjadi terbesar kedua di Indonesia. Jaringan tersebut sebagian besar berada di wilayah destinasi wisata seperti Badung, Gianyar, dan Kota Denpasar.
Ketua APVA Bali terpilih periode 2026–2030 Ni Made Tirtaningsih menilai industri KUPVA BB masih memiliki peran strategis bagi pariwisata Bali. Namun, maraknya praktik money changer ilegal dinilai dapat merugikan konsumen sekaligus mencoreng citra pariwisata Bali di mata dunia.
Saat ini, beberapa desa adat di kawasan Kuta, Seminyak, dan Legian telah memiliki aturan desa (perarem) yang secara tegas melarang operasional money changer ilegal.
Ke depan, Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Bali, APVA Bali, dan aparat penegak hukum akan memperkuat koordinasi lintas lembaga serta melibatkan masyarakat adat untuk meningkatkan efektivitas penertiban praktik tersebut.
BI juga mengimbau wisatawan dan masyarakat agar selalu menukarkan valuta asing di KUPVA BB berizin, yang ditandai dengan sertifikat resmi dari Bank Indonesia, nama perusahaan yang jelas, serta logo KUPVA BB berizin yang dilengkapi QR Code. Langkah ini penting untuk menghindari risiko penipuan maupun kerugian akibat transaksi di money changer ilegal. (rah)
