Barometer Bali | Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Akadrie mendorong pemerintah pusat memberikan tambahan anggaran infrastruktur untuk Bali.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, dan Gubernur Bali Wayan Koster, di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Dalam forum tersebut, Syarif menegaskan posisi Bali sebagai beranda Indonesia yang menjadi pintu masuk utama wisatawan mancanegara.
Menurutnya, banyak orang mengenal Indonesia melalui Bali, sehingga pembangunan infrastruktur di daerah ini memiliki dampak nasional.
Ia juga menyoroti potensi lonjakan kendaraan, terutama roda empat, jika rencana pembangunan jalan tol yang terhubung hingga Bali terealisasi.
Kondisi tersebut dinilai akan semakin menambah beban infrastruktur yang saat ini sudah menghadapi berbagai keterbatasan.
Syarif menilai, persoalan utama di Bali bukan hanya pada volume kendaraan, tetapi juga keterbatasan ruang pengembangan jalan di sejumlah wilayah.
Ia mengatakan banyak wilayah yang dinilai sudah tidak memungkinkan untuk pelebaran jalan, sehingga diperlukan solusi transportasi yang lebih terintegrasi dan profesional.
Ia mencontohkan negara seperti Jepang yang berhasil menekan penggunaan kendaraan pribadi melalui pengelolaan transportasi publik yang baik, termasuk kebijakan parkir yang ketat dan mahal.
“Di Bali, konektivitas antarwilayah dan destinasi wisata belum terintegrasi dengan baik. Akibatnya, masyarakat dan wisatawan lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi,” katanya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya dukungan tambahan anggaran dari pemerintah pusat. Menurutnya, keterbatasan pagu fiskal di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perhubungan menjadi kendala dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Bali.
Padahal, kontribusi Bali terhadap perekonomian nasional, khususnya dari sektor pariwisata, dinilai sangat besar.
Oleh karena itu, ia mengusulkan agar Gubernur Koster menyampaikan paparan kepada Bappenas agar dapat disinergikan dalam perencanaan pembangunan nasional.
Menurutnya pemerintah pusat perlu menambah alokasi anggaran guna mengakomodasi kebutuhan pembangunan di Bali.
Sebelumnya, dalam paparanya, Gubernur Koster menyampaikan posisi strategis Bali sebagai tulang punggung pariwisata. Ia mengatakan jumlah wisatawan mancanegara ke Bali pada 2025 mencapai 7,05 juta orang, tertinggi sepanjang sejarah. Sementara total wisatawan domestik dan mancanegara mencapai sekitar 16,3 juta orang.
Menurut Koster, dengan kurs Rp16.500 per dolar AS, belanja wisatawan asing di Bali mencapai sekitar Rp176 triliun. Angka tersebut menyumbang lebih dari separuh total devisa pariwisata nasional.
“Ekonomi Bali sangat bergantung pada pariwisata, kontribusinya sekitar 66 persen terhadap PDRB. Karena itu infrastruktur dasar harus dipercepat agar Bali tidak mengalami penurunan kualitas,” tegasnya.
Ia memaparkan sejumlah persoalan mendesak, mulai dari abrasi pantai, kemacetan, krisis air bersih, persoalan sampah, hingga keterbatasan infrastruktur jalan dan pelabuhan.
Koster mengusulkan percepatan pembangunan underpass Jimbaran, jalan nasional Pesanggaran–Canggu, jalan wisata Klungkung–Karangasem, jalan lingkar Bali Utara, hingga pembangunan pelabuhan logistik di Karangasem dan Klungkung.
Menurutnya, lonjakan kendaraan dari Jawa ke Bali saat musim libur dan hari raya kerap menyebabkan kemacetan parah akibat keterbatasan kapasitas pelabuhan penyeberangan.
“Kami ingin ada alternatif penyeberangan dari Ketapang langsung ke wilayah Bali utara atau timur agar kepadatan tidak hanya menumpuk di satu titik,” ujarnya. (rah)
