Barometer Bali | Denpasar – Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin mengukuhkan jajaran DPD dan DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) serta Asosiasi Satuan Pelindungan Masyarakat (ASLINMAS) se-Provinsi Bali masa bakti 2026–2031 di Lapangan Niti Mandala,, Denpasar, Sabtu (19/9/2026).
Dalam kepengurusan tersebut, I Komang Merta Jiwa dipercaya sebagai Ketua DPD ABPEDNAS Provinsi Bali, sedangkan I Dewa Nyoman Rai Dharmadi memimpin DPD ASLINMAS Provinsi Bali.
Kegiatan dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Setiawan Budi Cahyono, para kepala kejaksaan negeri kabupaten/kota se-Bali, para bupati/wali kota se-Bali, Forkopimda, serta jajaran ABPEDNAS dan ASLINMAS dari Bali maupun sejumlah daerah lainnya, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Bali dan pengurus.
Dalam amanatnya, Burhanuddin menegaskan pengukuhan tersebut tidak boleh dimaknai sebatas seremoni organisasi. Kepercayaan yang diberikan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan integritas, kedisiplinan, dan semangat melayani masyarakat.
“Pengukuhan pada hari ini bukan hanya sekadar seremonial, melainkan sebuah amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan keikhlasan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara serta masyarakat,” ujar Burhanuddin.
Menurutnya, Satlinmas merupakan bagian dari kehadiran negara di tengah masyarakat. Selain menjaga ketenteraman dan keamanan lingkungan, Satlinmas berperan membantu kegiatan masyarakat serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
“Satlinmas adalah wujud nyata semangat gotong royong yang tulus dan berkembang di tengah masyarakat,” katanya.
Sementara itu, ABPEDNAS diharapkan menjadi ruang bersama bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam memperkuat komunikasi, menjalankan fungsi pengawasan, serta menyerap dan menyampaikan aspirasi masyarakat.
Burhanuddin juga mengingatkan pentingnya keseimbangan pembangunan desa dan kota. Kemajuan perkotaan tidak boleh membuat desa tertinggal di tengah pesatnya modernisasi.
“Membangun desa dan menata kota adalah dua sisi dari satu mata uang yang sama. Keduanya adalah fondasi utama pembangunan berkelanjutan demi terwujudnya kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Penguatan pemerintahan desa tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan.
“Saya yakin tidak ada tantangan yang tidak bisa dilewati untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan berdaya saing,” ucap Burhanuddin.
Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan dukungannya terhadap keberadaan ABPEDNAS dan ASLINMAS. Kedua organisasi tersebut dinilai memiliki peran yang saling berkaitan dalam memperkuat pemerintahan dan kehidupan masyarakat desa.
“Keberadaan ABPEDNAS dan ASLINMAS memiliki keterkaitan erat dalam mendukung penguatan pemerintahan dan kehidupan masyarakat desa serta mendorong tata kelola desa di Bali yang semakin baik, efektif, dan efisien,” tandas Koster kepada wartawan.
Koster mengajak pemerintah daerah, pemerintah desa, BPD, Satlinmas, aparat keamanan, dan seluruh unsur masyarakat memperkuat kolaborasi dengan mengedepankan semangat gotong royong.
“Mari bersinergi untuk desa, memperkuat peran masyarakat, dan bersama-sama membangun desa-desa di Bali agar semakin maju, mandiri, aman, dan sejahtera,” harapnya.
Ketua DPD ABPEDNAS Provinsi Bali I Komang Merta Jiwa menyampaikan apresiasi atas pengukuhan kepengurusan ABPEDNAS dan ASLINMAS se-Bali. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat fungsi BPD dalam mengawal pemerintahan dan pembangunan desa.
“Harapan kami, setelah pengukuhan ini seluruh jajaran dapat bekerja dan bersinergi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, serta aparat penegak hukum. ABPEDNAS harus mampu menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya menyerap aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap pemerintahan desa,” jelas Merta Jiwa yang juga anggota DPD RI Dapil Bali ini.
Ia menegaskan, keberadaan ABPEDNAS harus memberikan manfaat nyata sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan bertanggung jawab.
“Kami ingin keberadaan ABPEDNAS benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan mampu ikut mengawal pembangunan desa agar berjalan dengan baik, transparan, dan sesuai aturan,” tutup Merta Jiwa.
Pengukuhan tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat pemerintahan desa, ketahanan sosial, keamanan lingkungan, kesadaran hukum, serta pembangunan desa yang berkelanjutan di Bali. (red)
