Barometer Bali | Denpasar – Indonesia mengalami peningkatan pariwisata secara signifikan.
Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada 2024 mencapai 13,9 juta orang, lebih dari dua kali lipat jumlah warga negara Singapura.
Namun, wisman yang melancong ke Singapura mencapai 16,5 juta orang, lebih dari tiga kali lipat jumlah warga negaranya.
Artinya, Indonesia kalah jauh.
Meski secara nasional jumlah pelancong internasional yang datang ke bumi Nusantara naik 19 persen dibanding 2023, faktanya negara kita belum bisa merangsek ke tiga besar klasemen kunjungan wisman.
Indonesia saat ini hanya menempati urutan ke-5 di ASEAN dalam hal kunjungan wisman.
Thailand berada di puncak klasemen negara ASEAN dengan 35,32 juta kunjungan wisman, posisi kedua ditempati Malaysia dengan 25 juta kunjungan wisman, disusul Vietnam di posisi ketiga dengan 17,6 juta kunjungan wisman dan Singapura di posisi keempat.
Empat negara di atas Indonesia itu telah memiliki badan kepariwisataan (tourism board) sejak lama.
Sebut saja Thailand (sejak 1979), Malaysia (1972), Singapura (1964), dan Vietnam (2011).
Indonesia sebenarnya sudah memiliki Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI), yang tercantum dalam UU No. 10/2009 tentang Kepariwisataan.
Namun, badan yang seharusnya berperan penting dalam promosi pariwisata Indonesia di pasar internasional, nampak mati suri digerogoti batasan kewenangan dan anggaran.
DPR RI membaca kebutuhan perbaikan pada UU tentang Kepariwisataan.
Maka, Komisi VII DPR RI melanjutkan pembahasan RUU tersebut, dari yang sebelumnya sudah dimulai oleh Komisi X periode 2019-2024.
Dasar filosofinya, kepariwisataan harus lebih berdampak untuk Indonesia, baik secara ekonomi, sosial dan budaya.
Salah satu yang diusulkan adalah pembentukan Badan Kepariwisataan Indonesia (Indonesia Tourism Board).
Semua menyepakati pentingnya badan yang berbentuk Badan Layanan Umum (BLU), untuk menangani promosi, pengembangan dan pengawasan sektor pariwisata nasional.
Indonesia Tourism Board dirancang jadi pendorong tumbuhnya pariwisata berkualitas yang mengakar hingga ke daerah.
Pariwisata yang mengesankan, terjaga lingkungannya, lebih berdampak secara ekonomi, dan terbangun sumber daya manusianya.
Pajak Turis
Sesuai Pasal 42 usulan Panja RUU tentang Kepariwisataan, pendirian Indonesia Tourism Board dibiayai APBN, dan sumber pembiayaan untuk pelaksanaan tugas serta fungsinya bisa berasal dari pungutan turis/pungutan pariwisata.
Langkah ini bisa ditempuh dengan masukan pakar dan pelaku pariwisata, memadukan success story dari negara lain.
Tetangga kita, Malaysia, sudah memulai sejak 2017.
Semua penyedia akomodasi wajib menarik pajak sebesar MYR10 (Rp 37.000/berdasarkan nilai tukar hari ini) per kamar, per malam kepada tamu mereka, yang kemudian disetorkan ke Departemen Bea Cukai Kerajaan Malaysia.
Aturan itu diperluas mulai 1 Januari 2023, semua platform digital (lokal-internasional), yang menawarkan layanan pemesanan akomodasi di Malaysia, diwajibkan membayar pajak pariwisata Malaysia.
Kemudian Thailand, negeri Gajah Putih itu akan mengenakan pajak turis sebesar 300 baht (Rp 144.000) per wisatawan yang berkunjung.
Kebijakan ini akan mulai diterapkan akhir 2025, bersamaan dengan periode peak season.
Singapura punya cara berbeda.
Wisatawan dikenakan Goods and Services Tax (GST) sebesar 8 persen pada sebagian besar barang dan jasa.
Namun, diberikan skema pengembalian pajak untuk wisatawan (tourist refund scheme atau TRS) untuk mendapatkan kembali GST yang telah dibayarkan pada pembelian tertentu.
Bagaimana dengan Amerika Serikat?
Pendapatan dari sektor pariwisata adalah salah satu sumber utama dana pariwisata di AS. Nilainya mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, hanya dari pengeluaran wisatawan yang melancong ke negeri ‘Uncle Sam’ untuk akomodasi, transportasi, makanan, dan hiburan.
AS menjadi salah satu tujuan favorit bagi wisatawan dari seluruh dunia.
Berdasarkan data CEIC, lebih dari 54 juta wisatawan mengunjungi negara ini dari Januari-September 2024.
AS sangat lihai memanfaatkan kunjungan turis dengan memberlakukan pajak sebagai sumber tambahan pendapatan.
Hampir di semua negara yang memberlakukan pajak turis, kebijakan itu difungsikan sebagai sumber tambahan pendapatan untuk promosi, pengelolaan fasilitas wisata, peningkatan SDM pariwisata, untuk mengurangi masalah overtourism, sekaligus untuk perlindungan lingkungan dari kerusakan akibat aktivitas pariwisata.
Implementasi
Di Indonesia, pengenaan pajak turis sudah berlaku di Bali sejak Februari 2025.
Besarannya, Rp 150.000 per turis per kedatangan.
Jika ditotal, pajak turis di Bali hampir setara 10 persen dari pengeluaran rata-rata wisman yang mengunjungi Indonesia.
Badan Pusat Statistik (BPS) baru merilis data, rata-rata wisman menghabiskan 1.391 dollar AS, atau setara Rp 22 juta saat berada di Indonesia.
Data itu berdasarkan catatan BPS sepanjang 2024.
Pengeluaran paling besar para wisman di Indonesia adalah untuk akomodasi, makanan, serta minuman.
Pada medio Oktober-Desember 2024, para wisman biasanya menghabiskan 10 atau 11 malam di Indonesia.
Secara pengeluaran, wisatawan Malaysia rata-rata menghabiskan sekitar 693 dollar AS atau Rp 11,39 juta selama berada di Indonesia.
Wisatawan asal Swiss memiliki rata-rata pengeluaran paling besar dengan 2.194 dollar AS atau sekitar Rp 36,07 juta.
Di posisi kedua dan ketiga, terdapat wisatawan dari AS dengan 2.182 dollar AS atau Rp 35,87 juta dan wisatawan asal Austria dengan rata-rata pengeluaran 2.175 dollar AS atau Rp 35,75 juta.
Kunjungan Wisman pada 2024 sebanyak 13,9 juta orang, dengan perkiraan menyumbang devisa sebesar 16,7 miliar dollar AS.
Dari data-data di atas, tidak ada pilihan selain mewujudkan pariwisata Indonesia berkualitas yang mendatangkan tamu berkualitas.
Besarnya potensi bisa menjadikan pariwisata sebagai solusi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.
Pariwisata tumbuh, sumber daya manusianya terbangun, akan sejalan dengan serapan tenaga kerjanya.
Jika pariwisata bisa menjadi solusi, jangan lagi menjadikannya sekadar aksesori. (ari)
