Barometer Bali | Denpasar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali mendorong pembentukan Peraturan Daerah (Perda) inisiatif tentang perlindungan sosial ketenagakerjaan. Hal tersebut untuk memperluas perlindungan pekerja, terutama kelompok rentan dan bukan penerima upah.
Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Suwirta menyebutkan, regulasi khusus diperlukan agar pekerja informal seperti buruh, petani, nelayan, tukang panggul hingga tukang suun mendapatkan perlindungan jaminan sosial.
Menurutnya, kelompok pekerja tersebut memiliki risiko kecelakaan kerja maupun ketidakpastian ekonomi ketika memasuki usia lanjut. Namun, perlindungan terhadap risiko tersebut selama ini belum mendapatkan perhatian yang sebanding dengan jaminan kesehatan.
“Oleh sebab itu, melihat data tadi, baru sekitar 48% dari total pekerja yang terdaftar. Kemudian, kita mempunyai tenaga kerja rentan juga yang bukan penerima upah, seperti buruh, tukang panggul, petani, nelayan, dan banyak lagi tenaga kerja lainnya. Maka dari itu, untuk melindungi mereka, satu-satunya jalan adalah melalui Perda yang harus kita miliki,” ujar Suwirta, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, Bali saat ini masih berproses menyusun regulasi ketenagakerjaan yang belum secara spesifik mengatur perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Sebagai perbandingan, ia menyebut baru Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki Perda terkait perlindungan tersebut.
Karena itu, DPRD Bali berencana menyampaikan hasil pembahasan dan masukan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Ketua DPRD Bali sebelum mengusulkan pembentukan Perda inisiatif Dewan.
” Nanti, kami dari DPRD Provinsi Bali setelah menerima masukan dari BPJS Ketenagakerjaan akan melapor dulu kepada Bapak Ketua DPRD, bahwa kemungkinan besar kita akan mengusulkan Perda Inisiatif Dewan,” kata mantan Bupati Klungkung dua periode ini.
Salah satu fokus regulasi yang diusulkan adalah memberikan perlindungan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua bagi pekerja yang tidak memiliki penghasilan tetap.
Ia menilai, iuran BPJS Ketenagakerjaan yang berkisar Rp16.000 hingga Rp19.000 per orang masih memungkinkan untuk dijangkau melalui dukungan pemerintah maupun pemberi kerja.
Kelompok pekerja rentan, termasuk masyarakat yang masuk kategori desil 1 hingga desil 5, juga dinilai perlu mendapat perhatian dalam skema perlindungan tersebut.
“Ya, yang mendasari kita adalah perlindungan terhadap masyarakat, baik perlindungan kecelakaan kerja, perlindungan kematian, maupun hari tua. Jangan sampai masyarakat kita yang tidak mempunyai penghasilan tetap, nanti ketika mereka tua harus masuk ke panti jompo karena tidak bisa hidup. Jadi, jaminan masa depan mereka harus dijamin oleh pemerintah,” tegasnya.
Terkait kemungkinan sanksi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya, ia menyebut ketentuan tersebut perlu dikaji dalam penyusunan Perda, termasuk menyesuaikan dengan regulasi yang lebih tinggi.
“Pasti itu, semua Perda pasti mengatur sanksi. Cuma kita harus pelajari dulu Perda di tempat lain bagaimana, dan payung regulasi di atasnya seperti apa, karena tidak bisa serta-merta. Perda ini masih dalam tahap usulan dan pengkajian urgensi karena drafnya sendiri belum dibikin. Nanti kita usulkan dan pelajari urgensinya bersama-sama,” pungkasnya. (rian)
