Ket foto: Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan saat menghadiri diskusi yang diselenggarakan PWI Bali dalam rangka Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2024 bertajuk “Pers Berintegritas Pemilu Berkualitas” di Gedung PWI Bali, Sabtu (29/6/2024). (Sumber: BB/Rian)
Denpasar I barometerbali – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, mengatakan dalam rangka hajatan Pilkada ini pers sudah mengambil peran membuat diskusi dalam rangka menghangatkan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2024. Pihaknya sangat berterima kasih kepada media karena telah membantu KPU menyosialisasikan beberapa hal prinsip membuat terobosan di Bali yang disambut baik oleh peserta pemilu.
Dirinya bersama media pers menemukan fenomena yang sudah harus diselesaikan salah satunya adalah sampah pemilu kemarin hingga saat ini belum bisa diproses.
“Itu hal yang penting buat kita lakukan, karena apa karena setiap masalah harus ada solusinya. Kalau misalnya saja sekarang ada sampah itu enggak bisa diproses gimana ceritanya,” sesal Lidartawan saat menghadiri diskusi publik yang digelar PWI Bali bertajuk “Pers Berintegritas Pilkada Berkualitas” di gedung PWI Bali, Sabtu, (29/6/2024).
Lebih lanjut ia menyampaikan mudah-mudahan lewat diskusi kali ini, pihaknya juga mampu mengajak semua pihak memperhatikan lingkungan karena Bali ini milik bersama. Para peserta pemilu nanti semua akan jadi pemimpin. Bahkan nanti dalam rangka debatpun salah satu isu yang pihaknya dorong adalah masalah sampah.
“Ya bagaimana mengelola sampah, termasuk sampah pemilu ini. Kalau sampai mereka tidak mau berarti mereka juga harus berusaha bagaimana caranya menangani,” tegasnya.
Selain itu, pihaknya meminta dukungan dari media, karena menurutnya media itu juga adalah penyaring hoaks ini agar bisa mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
“Kalau rekan-rekan media ini eksis dan terus membuat pemberitaan yang berkulitas maka mampu meminimalisir hoaks yang ada. Tentu itu adalah salah satu upaya dari rekan-rekan media untuk menjadikan pemilu ini berkualitas,” harapnya.
Selain itu, ia menambahkan terkait pemasangan baliho akan dibatasi. Ia akan mencoba untuk merapatkan seluruhnya ke kabupaten kota, juga pemimpin-pemimpin di tingkat kabupaten kota dan provinsi yang nanti mendaftar itu pihaknya akan undang.
“Dalam rangka kampanye sepakat untuk tidak memasang baliho paling tidak mengurangi terutama di daerah perkotaan kalau bisa berhenti. Kalau di pedesaan kan tidak ada videotron dan tidak ada billboard yang besar itu. Jadi itu mungkin masih bisa pihaknya akomodir tapi untuk hal-hal yang sifatnya baliho paling tidak dikurangi. Nanti kalau memang disepakati tidak pasang, akan ada sanksinya misalnya diumumkan di media online dan media cetak, sehingga mereka enggan untuk memasang,” pungkas Lidartawan.
Reporter: Rian Ngari
Editor: Ngurah Dibia
