Barometer Bali | Badung – Gubernur Bali, Wayan Koster, menantang mahasiswa Universitas Udayana (Unud) yang akan menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk tidak hanya melakukan kegiatan simbolis, tapi turut menjadi agen perubahan di desa-desa Bali.
Dalam pembekalan KKN yang digelar di Aula Widya Sabha, Kampus Bukit Jimbaran, Jumat (13/6/2025), Koster menyampaikan empat misi penting yang wajib diemban oleh ribuan mahasiswa yang akan diterjunkan ke 214 desa se-Bali.
“KKN jangan hanya kerja bakti bersih got. Amati desa secara utuh – data penduduk miskin, air bersih, pendidikan, dan jalan rusak. Itu yang dibutuhkan Bali hari ini,” tegasnya.
Empat Misi Lapangan Mahasiswa
Gubernur Koster menekankan 4 misi lapangan mahasiswa yang pertama, pendataan keluarga miskin.
Mahasiswa diminta mendata secara detail keluarga miskin dan sangat miskin. Foto rumah, kamar mandi, hingga kondisi lingkungan harus dilampirkan sebagai bahan dasar program “Rumah Layak Huni” 2026.
“Satu rumah bisa kita bantu Rp30 juta sampai Rp50 juta, bahkan bangun baru kalau belum punya,” kata Koster.
Selanjutnya yang kedua, identifikasi desa krisis air bersih. Desa yang belum tersentuh akses air bersih harus dicatat dan didokumentasikan.
“Kalau ada desa kering tapi dekat sungai, kita harus bangun saluran distribusinya,” ujar Koster.
Yang ketiga, imbuh Koster, sosialisasi program “Satu Keluarga Satu Sarjana”.
Mahasiswa menjadi juru kampanye program beasiswa penuh Pemprov Bali bagi anak-anak dari keluarga miskin.
“Kuliah gratis, ditanggung biaya hidup Rp1,4 juta per bulan. Catat mereka yang belum sekolah tinggi,” pesannya.
Misi yang terakhir, viralisasi jalan rusak.
Mahasiswa didorong menjadi mata dan telinga pemerintah dengan mendokumentasikan jalan rusak dan memviralkannya di media sosial.
“Foto dan viralkan! Biar saya dan bupati langsung tahu,” ucapnya lugas.
Data Lapangan Jadi Bahan Bakar Pembangunan
Empat tugas ini disebut Koster sebagai strategi percepatan pembangunan menjelang 2026. Pemerintah akan menggunakan data lapangan dari mahasiswa untuk menyusun program berbasis kebutuhan riil desa-desa di Bali.
Koster juga menyinggung penguatan kerja sama antara Pemprov Bali dengan kampus melalui MoU dan skema pendanaan dari pajak hotel-restoran di kabupaten maju untuk mendukung wilayah tertinggal.
“Jangan anggap remeh KKN. Ini bisa jadi awal kalian membangun Bali dari desa,” pungkas Koster. (rah)
