Barometer Bali | Klungkung – Guna menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan infrastruktur yang lebih baik, Pemerintah Kabupaten Klungkung menyiapkan rencana proyek fisik tahun 2026. Sejumlah proyek prioritas disusun untuk memperkuat fondasi infrastruktur daerah, memastikan pemerataan pembangunan di daratan maupun kepulauan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Klungkung telah melakukan upaya melalui pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) sebesar Rp 229.927.309.800, dianggarkan pada pos pembiayaan daerah dalam APBD Tahun 2026. Pinjaman ini akan digunakan untuk 18 program strategis, dengan focus utama pada sektor infrastruktur, pariwisata, dan kesehatan. Pinjaman daerah ini juga telah mendapat persetujuan dari Legislatif Kabupaten Klungkung, yang ditegaskan melalui Keputusan DPRD Klungkung Nomor 24 Tahun 2025 yang disampaikan bersamaan dalam Rapat Paripurna Kedua tentang persetujuan Ranperda APBD 2026 beberapa waktu lalu.
Bupati Klungkung, I Made Satria menyampaikan, pinjaman daerah ke PT SMI ini sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam percepatan pembangunan dan penyediaan infrastruktur yang strategis di Kabupaten Klungkung, ditengah menurunnya kapasitas fiskal akibat pengurangan alokasi Transfer Ke Daerah (TKD). Dengan dukungan pendanaan dari PT SMI, diharapkan mampu mempercepat realisasi proyek prioritas tanpa mengganggu stabilitas kas daerah.
“Pinjaman ini sangat strategis karena kondisi APBD Tahun Anggaran 2026 masih defisit cukup besar, salah satunya karena belanja yang meningkat untuk pelayanan publik dan pembangunan,” ujar Bupati Satria, Rabu (3/12/2025).
Sementara itu, selain melalui skema pinjaman daerah dari PT SMI, Pemerintah Kabupaten Klungkung juga telah mengalokasikan anggaran untuk rencana kegiatan fisik tahun 2026 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Bupati Satria berharap masyarakat dapat bersabar serta terus mendukung langkah pemerintah daerah yang secara bertahap merealisasikan program-program strategis demi meningkatkan kualitas pelayanan publik. (rah)
