Barometer Bali | Denpasar – Alih-alih hanya diposisikan sebagai lembaga simpan pinjam, koperasi di Bali mulai didorong masuk ke sektor ekonomi digital yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Salah satu peluang yang dinilai paling realistis adalah pengembangan layanan transportasi online berbasis koperasi desa, yang diyakini mampu menjadi pintu masuk kebangkitan koperasi di tengah lemahnya digitalisasi.
Gagasan tersebut mengemuka dalam kegiatan pengenalan platform Kooperasi.com dan layanan ojek online lokal Opang.id yang digelar di Denpasar, Rabu (17/12/2025). Forum ini mempertemukan pengelola platform digital, pengurus koperasi, serta perwakilan pemerintah daerah untuk membahas masa depan koperasi di era ekonomi berbasis teknologi.
Direktur Utama Kooperasi.com dan Opang.id, Putu Adi Wijaya, menilai masalah utama koperasi saat ini bukan semata kurangnya modal, melainkan keterbatasan sistem dan pola pengelolaan yang belum bertransformasi secara digital. Ketergantungan pada pencatatan manual dan minimnya pemanfaatan teknologi membuat koperasi sulit berkembang dan kalah bersaing dengan pelaku usaha modern.
“Jika koperasi ingin relevan dengan generasi muda, maka cara kerjanya juga harus berubah. Digitalisasi bukan pilihan, tetapi keharusan,” ujarnya.
Melalui Kooperasi.com, koperasi didorong mengelola keanggotaan, transaksi, hingga simpan pinjam secara digital tanpa sistem yang rumit. Platform ini dirancang berbasis WhatsApp agar mudah digunakan oleh pengurus koperasi di desa yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi.
Namun, digitalisasi tata kelola saja dinilai belum cukup. Putu Adi menekankan pentingnya koperasi memiliki unit usaha yang mengikuti tren ekonomi saat ini. Di sinilah Opang.id diposisikan sebagai solusi. Berbeda dengan layanan ojek online besar, Opang.id dirancang agar koperasi menjadi pemilik dan pengelola layanan, sementara pengemudi merupakan anggota koperasi itu sendiri.
“Selama ini koperasi hanya menjadi penonton di sektor transportasi online. Padahal, jika dikelola koperasi desa, keuntungan dan perputaran uangnya bisa tinggal di desa,” katanya.
Skema ini dinilai mampu menciptakan sumber pendapatan baru yang berkelanjutan. Setiap transaksi tidak hanya memberi penghasilan bagi pengemudi, tetapi juga menambah pendapatan koperasi yang nantinya dibagikan kembali kepada anggota melalui Sisa Hasil Usaha (SHU).
Dari sisi pemerintah daerah, Ketua Tim Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, Ni Kadek Indah Sanjiwani Dewi, mengakui tantangan terbesar digitalisasi koperasi masih terletak pada kesiapan SDM. Meski demikian, ia menegaskan transformasi digital tidak dapat ditunda.
“Kami terus mendorong pelatihan dan membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak agar koperasi mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi,” ujarnya.
Ia menilai model transportasi online berbasis koperasi sejalan dengan semangat ekonomi kerakyatan karena manfaat ekonominya kembali ke anggota, bukan terpusat pada pemilik modal besar.
Pandangan tersebut diamini Ketua Dekopimda Denpasar, I Nyoman Sudarsa. Menurutnya, koperasi perlu berani keluar dari zona nyaman dan mengembangkan unit usaha yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
“Ojol berbasis koperasi bisa menjadi unit usaha baru yang relevan, terutama bagi koperasi yang anggotanya pedagang pasar dan pelaku UMKM,” katanya.
Dengan lebih dari 4.000 koperasi serta ratusan desa dan kelurahan di Bali, digitalisasi tata kelola yang dibarengi pengembangan layanan transportasi online berbasis koperasi dinilai berpotensi menjadi strategi konkret untuk membawa koperasi naik kelas, sekaligus menjaga agar roda ekonomi tetap berputar di tingkat desa. (red)
