Barometer Bali | Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster mengajak DPC Perkumpulan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) Denpasar memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Bali, khususnya dalam pembangunan dan penegakan hukum. Pendampingan terhadap desa adat dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) menjadi salah satu bidang yang mendapat perhatian.
Ajakan tersebut disampaikan Koster saat menghadiri pelantikan Pengurus DPC Peradi SAI Denpasar masa bakti 2026–2030 di Riverside Convention Center, Kota Denpasar, Sabtu (22/8/2026).
Kepengurusan DPC Peradi SAI Denpasar periode 2026–2030 dipimpin I Made “Ariel” Sudarsana, S.H., M.H. Ariel sebelumnya terpilih melalui Musyawarah Cabang (Muscab) II DPC Peradi SAI Denpasar pada 3 Juli 2026.
“Tentu saja kita berharap nanti bisa bersinergi untuk pembangunan, terutama di bidang penegakan hukum,” ujar Koster dalam sambutannya.
Dalam kesempatan tersebut, Koster memberikan perhatian khusus terhadap berbagai persoalan hukum yang bersinggungan dengan lembaga desa adat, termasuk LPD. Menurutnya, LPD memiliki posisi penting karena selama ini memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian sekaligus pembangunan masyarakat desa adat di Bali.
Koster mengungkapkan Pemprov Bali saat ini tengah mempersiapkan peraturan daerah baru terkait LPD. Regulasi tersebut diarahkan untuk semakin mempertegas dan memperkuat karakter LPD sebagai lembaga yang tumbuh dari desa adat serta berlandaskan hukum adat Bali.
Menurut Koster, berbagai sistem dan kelembagaan adat yang diwariskan para leluhur merupakan kekayaan Bali yang harus terus dijaga, dimanfaatkan, sekaligus diperkuat dalam mendukung pembangunan daerah.
Karena itu, Koster berharap sinergi antara Pemprov Bali dan Peradi SAI nantinya tidak sebatas menjadi gagasan atau wacana. Kolaborasi tersebut diharapkan melahirkan program nyata yang manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.
“Saya akan menunggu hasilnya nanti, supaya ada yang konkret untuk Bali,” tegasnya.
Sementara itu, Harry Ponto mengingatkan kepengurusan baru DPC Peradi SAI Denpasar agar terus meningkatkan profesionalisme organisasi dengan tetap menjunjung tinggi etika serta penghormatan kepada para senior.
“Organisasi yang sehat bukan organisasi yang sibuk mengganti yang lama dengan yang baru. Organisasi yang sehat adalah organisasi yang menghormati seniornya, memberi ruang kepada generasi berikutnya dan membuat keduanya berjalan bersama,” kata Harry.
Harry turut mengapresiasi langkah kepengurusan baru Peradi SAI Denpasar yang telah membangun komunikasi dengan Gubernur Koster mengenai peluang pendampingan hukum bagi desa adat dan LPD.
Menurutnya, peran advokat semestinya tidak hanya muncul ketika sengketa atau persoalan hukum sudah terjadi. Advokat juga perlu mengambil peran preventif dengan melakukan pendampingan dan legal audit untuk mencegah munculnya persoalan di kemudian hari.
“Advokat jangan hanya datang setelah ada masalah. Advokat juga harus mampu bekerja sebelum masalah timbul,” tegasnya.
Melalui legal audit, lanjut Harry, advokat dapat membantu mengidentifikasi berbagai potensi risiko hukum, memperbaiki tata kelola, sekaligus melakukan langkah pencegahan sejak dini. Peradi SAI juga menyatakan siap menyiapkan advokat yang memiliki kompetensi apabila kerja sama pendampingan desa adat dan LPD tersebut direalisasikan.
Harry berharap kepengurusan di bawah kepemimpinan Ariel mampu menjadikan DPC Peradi SAI Denpasar tidak semata-mata sebagai wadah organisasi profesi, tetapi juga sebagai rumah bagi para advokat serta organisasi yang menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Bali. (red)
