Barometer Bali | Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah sepakat mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di Bali. Pertemuan keduanya berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Jumat (3/10/2025) membahas strategi pembangunan permukiman layak huni yang berstandar internasional sekaligus tetap menjaga kearifan lokal.
Koster memaparkan dampak banjir besar akibat curah hujan tertinggi dalam 70 tahun terakhir. Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota telah menyalurkan bantuan Rp15 juta per kepala keluarga terdampak, termasuk ganti rugi Rp3,4 miliar untuk pedagang Pasar Badung.
“Seluruh rumah yang rusak sudah tertangani, jalan dan jembatan sedang diperbaiki, serta empat sungai besar akan diaudit dan direhabilitasi,” jelas Koster.
Selain itu, Koster menyoroti masih adanya 33.086 RTLH di Bali, terutama di Karangasem. Target penyelesaian ditetapkan pada 2029 dengan dukungan APBN, APBD, CSR, hingga gotong royong ASN. Lebih dari 12 ribu rumah akan dibantu melalui dana APBN, sedangkan provinsi menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk kabupaten/kota dengan fiskal lemah.
“Kalau alokasi perumahan ditambah pada 2026, penyelesaian RTLH di Karangasem, Gianyar, Jembrana, dan Bangli bisa lebih cepat. Bali harus tampil sebagai wajah terbaik Indonesia,” pungkas Koster seraya menegaskan, Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun sebagai pedoman utama.
Wamen Fahri Hamzah menegaskan Bali adalah etalase Indonesia di mata dunia dengan 6,5 juta wisatawan mancanegara per tahun. Karena itu, penataan permukiman harus memenuhi standar internasional.
“Kawasan pesisir Bali harus berkembang menjadi kampung nelayan modern yang higienis dan menarik wisatawan,” tegasnya.
Fahri juga mendorong konsep rumah bersusun dua hingga tiga lantai untuk kawasan perkotaan tanpa melanggar aturan budaya. Secara nasional, pemerintah menargetkan renovasi 400 ribu rumah dan hingga 1 juta unit ke depan, termasuk 12 km² kawasan kumuh di Bali yang akan ditata mulai 2025. (red)
