Barometer Bali | Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster bersama empat kepala daerah Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan (Sarbagita) sepakat mengalokasikan anggaran sebesar Rp56,3 miliar untuk penyelenggaraan transportasi publik Trans Metro Dewata tahun 2026. Kesepakatan ini dituangkan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama di Kerta Sabha, Denpasar, Kamis (4/9/2025).
“Penandatanganan kerja sama ini dilakukan supaya dalam menyusun APBD 2026 ada payung hukumnya. Pada tahun 2025 ini sudah berjalan tapi hanya sembilan bulan dari bulan April hingga Desember. Sedangkan untuk tahun 2026 full alokasinya,” papar Koster saat menandatangani perjanjian dengan empat bupati/walikota Sarbagita.
Dari total Rp56,3 miliar, 30 persen atau Rp16,9 miliar ditanggung Pemerintah Provinsi Bali. Sisanya, sebesar Rp39,4 miliar, dibebankan kepada kabupaten/kota dengan pembagian: Badung Rp16,6 miliar, Denpasar Rp15,8 miliar, Gianyar Rp5,3 miliar, dan Tabanan Rp1,6 miliar.
“Pembagian persentase kabupaten/kota disesuaikan dengan panjang lintasan dan proporsional layanan Trans Metro Dewata berdasarkan wilayah,” jelas Koster.
Meski sudah ada alokasi, Koster menegaskan realisasi anggaran tetap menunggu hasil evaluasi.
“Kalau kita lihat maksimum keterisian Trans Metro Dewata hanya 37 persen, padahal menurut kriteria Bank Dunia rata-rata harus 50–60 persen. Jadi masih rendah sekali. Kita akan evaluasi faktor dan penyebabnya,” imbuhnya.
Ia menambahkan, mengubah kebiasaan masyarakat Bali agar beralih ke transportasi publik bukan perkara mudah.
“Kita tidak bisa cepat-cepat menyadarkan masyarakat. Tidak mudah, apalagi di Bali jalur jalannya pendek dan sempit. Masyarakat banyak yang lebih suka menggunakan sepeda motor,” tuturnya.
Meski begitu, Koster menegaskan komitmennya untuk terus mendukung transportasi publik di Bali. Menurutnya, keseimbangan antara kepentingan masyarakat dengan alokasi anggaran adalah kunci agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif dan efisien. (rah)
