Barometer Bali | Denpasar – Pelantikan pengurus Nawa Cita Pariwisata Indonesia (NCPI) Provinsi Bali masa bakti 2026–2031 menjadi momentum konsolidasi arah pembangunan pariwisata berkelanjutan. Kegiatan yang digelar di Bali International Hospital, kawasan KEK Sanur, Rabu (18/2/2026), dirangkaikan dengan Seminar Nasional Bali Economic Investment Forum (BEIF) 2026 bertema “Green Investment sebagai Penggerak Utama Menuju Indonesia Emas 2045”.
Forum ini tidak sekadar seremoni organisasi, tetapi menjadi ruang strategis mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, perbankan, dan investor untuk membahas masa depan investasi hijau serta kebutuhan infrastruktur Bali.
Sejumlah tokoh hadir, di antaranya mantan Gubernur Bali dua periode Made Mangku Pastika, Ketua BPD PHRI Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, serta jajaran pemangku kepentingan pariwisata lainnya.
Gubernur Bali Wayan Koster yang membuka sekaligus meresmikan BEIF 2026 menegaskan, pertumbuhan ekonomi Bali yang mencapai 5,82 persen dan masuk lima besar nasional tidak boleh membuat daerah ini lengah.
“Kecil pulaunya, sedikit penduduknya, tapi khasiatnya besar,” ujar Koster.
Ia memaparkan, kunjungan wisatawan mancanegara melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai telah menembus 7,05 juta orang angka tertinggi sepanjang sejarah Bali.
Namun di balik capaian tersebut, ia mengingatkan adanya ancaman serius berupa alih fungsi lahan pertanian yang mencapai 600–700 hektare per tahun.
“Tadinya luas Bali 5.640 kilometer persegi. Sekarang lahan berkurang, sawah menyusut. Kalau ini dibiarkan, Bali bisa kehilangan daya dukungnya,” tegasnya.
Menurut Koster, ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah menjadi risiko besar bagi keberlanjutan Bali.
“Saya tidak ingin Bali terlalu banyak tergantung sumber pangannya dari luar. Itu sangat membahayakan. Kebutuhan dasar seperti pangan, air, dan energi harus bisa dimulai dari Bali,” paparnya.
Ia juga menyoroti belum optimalnya keberpihakan kebijakan anggaran nasional terhadap kebutuhan spesifik Bali sebagai destinasi wisata global.
“Kita tidak bisa membangun infrastruktur skala besar hanya dari APBD Bali. Dukungan APBN itu mutlak agar daya saing pariwisata kita tidak menurun,”pungkasnya.
Ketua Umum DPP NCPI Gusti Kade Sutawa menegaskan kepengurusan baru NCPI Bali harus menjadi mitra strategis pemerintah daerah.
“Dengan dilantiknya pengurus NCPI Bali, kami harapkan segera bekerja mendukung seluruh program yang telah dicanangkan Gubernur Bali. NCPI harus berada di garis depan mendukung kebijakan daerah,” ujarnya.
Ia menekankan, investasi hijau bukan sekadar jargon, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan sumber daya lokal.
Sementara itu, Ketua DPW NCPI Bali Agus Maha Usadha menyebut kunci pengembangan pariwisata Bali ke depan terletak pada pembenahan infrastruktur dan tata kelola lingkungan.
“Kunci Bali semuanya itu di infrastruktur. Dengan 7,05 juta kunjungan, sebenarnya potensi ini masih bisa dikembangkan. Tapi kalau infrastruktur tidak memadai, kita akan tertinggal,” katanya.
Ia juga mengingatkan ketatnya persaingan regional dengan destinasi Asia Tenggara lain yang agresif membangun konektivitas dan fasilitas pendukung wisata.
Dinas Pariwisata Provinsi Bali melalui I Ketut Yadnya Winarta berharap forum ini menghasilkan rekomendasi nyata yang dapat ditindaklanjuti pemerintah.
“Mudah-mudahan ada output yang bisa menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat dan kemajuan pariwisata Bali,” ujarnya.
Melalui BEIF 2026, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan investor ditegaskan sebagai fondasi menuju pariwisata Bali yang tangguh, hijau, dan berdaya saing global sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.(rian)
