Barometer Bali | Buleleng – Pemerintah Provinsi Bali mulai menghitung serius skema pemberian insentif bagi pecalang se-Bali. Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan pecalang sebagai garda terdepan pengamanan adat, meski realisasinya tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat karena keterbatasan anggaran daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Koster saat menanggapi aspirasi desa adat terkait penguatan peran pecalang dalam berbagai kegiatan adat, sosial, hingga pengamanan berskala besar. Menurut Koster, kontribusi pecalang selama ini kerap berjalan lebih cepat dibanding dukungan negara.
“Pecalang ini kontribusinya besar sekali. Kita akan memikirkan perannya melalui desa adat. Sekarang desa adat sudah diberikan dana Rp300 juta per tahun, dan ini sedang kita hitung,” ujar Koster di Buleleng, Sabtu (07/02/2026)
Ia menjelaskan, pemberian insentif belum dapat direalisasikan pada tahun anggaran berjalan. Dengan jumlah desa adat di Bali mencapai sekitar 1.500 desa, kebijakan tersebut membutuhkan perencanaan fiskal yang matang agar tidak menimbulkan ketimpangan maupun beban anggaran baru.
“Kalau tahun ini belum bisa karena anggaran belum cukup. Mudah-mudahan tahun 2027 atau paling lambat 2028 sudah bisa direalisasikan untuk insentif pecalang se-Bali,” katanya.
Koster menegaskan, insentif tidak bisa diberikan secara parsial atau hanya menyasar kelompok tertentu. Skema yang disusun harus adil dan berkelanjutan, mengingat dampak fiskalnya cukup besar.
“Tidak boleh hanya satu orang atau satu desa. Kalau 1.500 desa adat ditambah Rp50 juta saja, itu sudah Rp75 miliar. Jadi harus dihitung dengan serius,” ujarnya.
Selama ini, kata Koster, pecalang kerap dilibatkan dalam berbagai kegiatan strategis tanpa perhitungan honor yang memadai. Namun pengabdian tetap menjadi ciri utama pecalang dalam menjaga adat dan ketertiban di Bali.
“Saya beberapa kali melibatkan pecalang. Cepat bergerak, tidak mikir honor. Cukup dengan nasi jinggo pun tetap semangat,” katanya.
Meski demikian, Koster menegaskan pemerintah tidak boleh terus bergantung pada semangat pengabdian semata. Negara, menurutnya, wajib hadir dengan skema dukungan yang jelas dan terukur bagi pecalang.
Di sisi lain, Koster mengingatkan bahwa Pemprov Bali juga tengah menghadapi tekanan anggaran besar di sektor infrastruktur. Perbaikan jalan, penanganan kemacetan, hingga proyek strategis seperti shortcut masih menyerap dana signifikan.
“Pembebasan lahan shortcut titik 11 dan 12 saja nilainya Rp80 miliar, dan itu dibayar bertahap sampai 2027. Shortcut tidak boleh berhenti sebelum selesai,” ujarnya.
Dengan berbagai kebutuhan tersebut, Koster meminta masyarakat adat memahami bahwa prioritas anggaran harus dijalankan secara bertahap. Namun ia menegaskan, penguatan peran dan kesejahteraan pecalang tetap menjadi bagian penting dari arah pembangunan Bali ke depan.
Pemprov Bali berharap, melalui perencanaan anggaran yang cermat dan dukungan semua pihak, insentif pecalang dapat terwujud tanpa mengorbankan pembangunan infrastruktur strategis, sehingga adat, keamanan, dan pembangunan Bali dapat berjalan beriringan.***
