Foto: Pertemuan ASEAN PAC, di Hotel Inna Bali Beach, Sanur, Denpasar, Bali. (barometerbali/213)
Denpasar I barometerbali – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama para delegasi negara anggota ASEAN Parties Against Corruption (ASEAN-PAC) menyepakati tiga poin review (reviu) atas implementasi rencana aksi ASEAN-PAC tahun 2023-2025. Kesepakatan tersebut dihasilkan pada pertemuan hari kedua Pimpinan Lembaga Antikorupsi Negara ASEAN ke-20 atau The 20th Principals Meeting of the ASEAN Parties Against Corruption (ASEAN-PAC), Selasa (3/12/2024), di Ballroom Hotel Bali Beach, Sanur, Bali
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, selaku pimpinan pertemuan tersebut menyampaikan bahwa sebelumnya KPK telah mengkompilasi masukan delegasi dari seluruh negara anggota mengenai implementasi rencana aksi ASEAN-PAC 2023-2025.
Rencana aksi ini ada tiga fokus area utama, sebagaimana telah disepakati pada adopsi rencana aksi pada Pertemuan Pimpinan Lembaga Antikorupsi Negara ASEAN (ASEAN-PAC) ke-18 di Kamboja pada 2022.
“Berdasarkan hasil peninjauan, pada rencana aksi pertama, yaitu implementasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), negara anggota ASEAN-PAC telah melaksanakan rencana aksi secara aktif dan terlibat dalam berbagai kegiatan, upaya, dan inisiatif dalam mengatasi tantangan dan kesenjangan dalam pelaksanaan UNCAC yang telah ditinjau,” beber Tanak.
Selain itu, Tanak mengatakan bahwa pada 2023-2024 terdapat 10 kegiatan berbagi praktik atau pengalaman terbaik (best practice) terkait implementasi UNCAC yang telah dilaksanakan negara anggota ASEAN-PAC. Namun, untuk ke depannya, KPK memberikan rekomendasi adanya format yang seragam dan terstruktur dalam laporan pelaksanaan kegiatan.
Sementara itu, pada rencana aksi kedua, yaitu implementasi Memorandum of Understanding (MoU) ASEAN-PAC, KPK dan seluruh delegasi mencatat bahwa negara anggota ASEAN-PAC telah secara aktif mengembangkan inisiatif dalam memperkuat kapasitas kelembagaan guna memerangi korupsi serta melakukan pertukaran praktik baik di tingkat nasional maupun internasional.
“Pada 2023-2024 telah dilaksanakan 6 program atau lokakarya (workshop) peningkatan kapasitas oleh negara anggota ASEAN-PAC. KPK menyarankan untuk meningkatkan pelaksanaannya dengan mengembangkan dokumen pelengkap yang berfokus pada perencanaan program pengembangan kapasitas,” jelas Tanak.
Pada rencana aksi ketiga, yaitu inisiatif di bidang lain, seluruh negara anggota ASEAN-PAC telah berhasil mengembangkan e-booklet yang berisi sejarah, perjalanan, dan profil negara-negara anggota ASEAN-PAC. Adapun e-booklet secara resmi diluncurkan pada pertemuan pimpinan Lembaga Antikorupsi Negara ASEAN (ASEAN-PAC) ke-20
“Kami (KPK) berharap, masing-masing negara anggota ASEAN-PAC dapat menerbitkan informasi tentang peluncuran e-booklet tersebut di situs web mereka, akun media sosial, dan saluran publikasi lainnya,” tandas Tanak.
Lebih lanjut Tanak juga menjelaskan tiga poin reviu yang telah dipaparkan tersebut mendapat masukan penting dari para delegasi sebagai upaya tindak lanjut dan penguatan rencana aksi ASEAN-PAC ke depannya. Ia menegaskan bahwa partisipasi ini menjadi elemen penting dalam memperkuat kolaborasi regional di bidang pemberantasan korupsi.
“Masukan dan pemikiran berharga yang disampaikan oleh para delegasi selama pertemuan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya mengembangkan capaian-capaian ASEAN-PAC di masa mendatang,” harap Tanak.
Dalam kesempatan itu juga perwakilan salah satu Head of Delegation (HOD), yaitu Wakil Ketua Anti-Corruption Unit (ACU) Kamboja Yonn Sinat, mengatakan dukungannya terhadap tiga poin reviu yang telah dipaparkan KPK. Ia juga menekankan perlunya aksi nyata dari hasil diskusi dan menyarankan fokus pada integrasi teknologi dalam rencana aksi selanjutnya.
“Kami (ACU Kamboja) mengapresiasi dokumen yang telah dirancang dan mendukung usulan yang telah dipaparkan. Ke depannya, kami mendorong pemanfaatan portal ASEAN-PAC sebagai wadah berbagi pengetahuan dan praktik baik antarlembaga antikorupsi, baik melalui forum daring, pelatihan, dan grup email,” pinta Sinat.
Dokumen berisi tiga poin reviu atas implementasi Rencana Aksi ASEAN-PAC tahun 2023-2025 ini dirancang sebagai panduan strategis pemberantasan korupsi di kawasan ASEAN pada periode selanjutnya. Dokumen ini akan dibahas lebih lanjut pada keketuaan ASEAN-PAC ke-21 yang dipimpin oleh Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) pada 2025-2026.
Secara keseluruhan, sejumlah dokumen keluaran telah dihasilkan dan diadopsi melalui Pertemuan Pimpinan Lembaga Antikorupsi Negara ASEAN ke-20 di Bali, Indonesia. Dokumen tersebut antara lain, daftar usulan isu prioritas dan kegiatan sebagai bahan rencana aksi ASEAN-PAC 2026-2028, siaran pers bersama ASEAN-PAC Principals Meeting ke-20, serta ringkasan pertemuan Principals Meeting ASEAN-PAC ke-19. Selain itu, melalui pertemuan ini, forum juga melakukan pemutakhiran daftar kontak ASEAN-PAC untuk memastikan komunikasi antara negara anggota tetap berjalan dengan baik.
Selain itu seluruh delegasi negara anggota ASEAN-PAC menyepakati bahwa Pertemuan Pimpinan Lembaga Antikorupsi Negara ASEAN ke-21 akan diselenggarakan oleh MACC di Malaysia pada akhir 2025. Keketuaan ASEAN-PAC Malaysia ini juga bertepatan dengan keketuaan Malaysia sebagai Chair ASEAN tahun 2025 yang mengusung tema inklusivitas dan keberlanjutan.
Melalui video yang ditayangkan pada pertemuan, Ketua MACC Sri Dato’ Sri Haji Azam bin Baki menyatakan komitmennya untuk memperkuat kerja sama regional dalam pemberantasan korupsi melalui peralihan keketuaan ASEAN-PAC tahun 2025.
“Tahun mendatang akan menjadi periode penuh tantangan sekaligus peluang besar untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik di kawasan ASEAN. Kami (Malaysia) ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada KPK dan berkomitmen untuk melanjutkan visi dan inisiatif yang luar biasa yang telah dilakukan dalam penyelenggaraan forum ASEAN-PAC tahun ini,” pungkas Azam Baki.
Reporter: Rian Ngari
Editor: Ngurah Dibia
