Barometer Bali | Denpasar – Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) melakukan kunjungan ke pulau Dewata untuk menyerap aspirasi masyarakat Bali terkait reformasi Kepolisian Republik Indonesia (polri).
Kunjungan yang dipimpin oleh Prof. Mahfud MD tersebut bertemu dengan sejumlah tokoh masyarakat Bali, mulai dari tokoh adat, tokoh agama, mahasiswa serta organisasi sipil lainnya. Kegiatan ini digelar di Fakultas Hukum Universitas Udayana , pada Jumat (19/12/2025).
Prof. Mahfud MD mengatakan bahwa kunjungan Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) tersebut bertujuan untuk bertemu dengan masyarakat Bali melalui universitas Udayana.
“Pertemuan tersebut bukan hanya dihadiri oleh akademisi, tetapi ada juga tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan juga mahasiswa semuanya diundang untuk membicarakan terkait dengan polri,”Ujarnya.
Ia menegaskan, bahwa secara umum masyarakat dari seluruh Indonesia menghendaki bahwa polri sekarang ini perlu direformasi karena tengah menghadapi sorotan tajam dari publik.
Mahfud menjelaskan, bahwa presiden republik Indonesia memberi perhatian khusus agar reformasi polri ini didahulukan. “Karena polri inikan yang menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat yang merupakan tujuan utama dari berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia agar tercapainya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Mahfud.
“Banyak semula yang bertanya dan protes kenapa yang direformasi hanya polri? karena semua sektor rusak semua kenapa tidak semua,”pungkasnya.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah akan mereformasi semuanya tetapi yang dipilih lebih dulu itu polri.
“Justru tokoh-tokoh besar dari polri yang masih hidup masih bersama kita disini ada pak Made Mangku Pastika, lalu di jakarta kemarin himpunan persatuan purna wirawan yang mengatakan tepat pilihan presiden Prabowo reformasi ini mulai dari polri,”ungkapnya.
Ia juga mengaku bahwa pihaknya mendapat banyak masukan dari berbagai masyarakat terutama dari internal polri sendiri, bahkan ia mengaku banyak juga dari mereka yang memberikan kirtikan kenapa polri sekarang seperti ini.
Sementara itu, I Made Mangku Pastika mengusulkan kepada komisi percepatan reformasi Polri (KPRP) agar atribut anggota polisi diganti. Ia menilai atribut polisi sekarang terkesan militeristik.
“Tadi saya termasuk kasih masukan, mohon maaf mungkin ada kebijakan lain tentang pakaian polisi sekarang yang di staff juga pakai sepatu boots itu kesannya militeristik,” ujar Mangku Pastika
Menurutnya, polisi sebaiknya mengenakan pakaian dinas harian (PDH). Ia mengaku heran karena Panglima TNI saja menggunakan PDH, sementara polisi justru memakai pakaian taktis yang identik dengan perlengkapan perang.
“Kenapa (polisi) ndak pakai PDH? kan lucu Tentara pakai PDH, Polisi pakai pakaian dinas lapangan (PDL),” kata Mantan Gubernur Bali dua periode itu.
Selain itu, ia juga menyarankan “Agar kedepan polisi harus sarjana minimal S1, kecuali Brimob karena tugasnya di lapangan,”tutupnya. (rian)
