Barometer Bali | Denpasar – Krisis bahan bakar minyak (BBM) yang melanda Bali menjadi momentum bagi Pertamina untuk mengevaluasi tidak hanya sistem pasokan dan distribusi, tetapi juga strategi komunikasi publik dalam menghadapi situasi darurat.
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Bali, Emanuel Dewata Oja alias Edo, menilai ketidakpastian informasi dari pihak Pertamina di tengah gangguan pasokan BBM berpotensi memperbesar keresahan masyarakat. Menurutnya, persoalan tersebut menunjukkan pentingnya manajemen komunikasi krisis yang terencana, cepat, dan transparan.
Pandangan itu disampaikan Edo, yang juga praktisi pers dan pengamat komunikasi publik, seusai menjalani rekaman program Sapa Pagi Kompas TV Bali bertema “Belajar dari Krisis BBM di Bali”, Rabu (21/10/2026). Program tersebut dijadwalkan tayang di Kompas TV Bali pada Jumat (23/10/2026).
“Dalam situasi krisis BBM, kecepatan distribusi BBM sama pentingnya dengan kecepatan distribusi informasi. Masyarakat tidak hanya membutuhkan kepastian ketersediaan BBM, tetapi juga informasi yang cepat, akurat, transparan, dan konsisten,” tegas Edo.
Ia menjelaskan, minimnya informasi mengenai kondisi pasokan, penyebab gangguan, serta langkah penanganan dapat menciptakan ruang ketidakpastian. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini berisiko memunculkan spekulasi, meningkatkan kecemasan, dan menghambat masyarakat dalam menentukan langkah yang tepat.
Menurut Edo, tantangan komunikasi semakin besar ketika persoalan antrean BBM menyebar melalui platform digital. Foto, video, dan informasi yang dibagikan masyarakat dapat memperluas jangkauan kabar dalam waktu singkat. Tanpa informasi resmi yang memadai, penyebaran konten tersebut berpotensi memperbesar kepanikan.
“Coba perhatikan ketika antrean BBM sudah masuk ruang digital. Semua orang membangun komunikasi sendiri-sendiri dengan menyebarkan informasi, gambar, juga video. Jika tidak terkontrol, sangat besar potensinya masyarakat malah mengamplifikasi kepanikan. Ini bahaya sekali,” katanya.
Edo menilai masyarakat Bali patut diapresiasi karena mampu menyikapi situasi tersebut dengan bijak. Namun, ia mengingatkan bahwa antrean panjang yang disertai ketidakpastian informasi dapat memicu ketegangan sosial, bahkan berpotensi menimbulkan tindakan anarkis apabila tidak ditangani secara tepat.
Selain berdampak terhadap masyarakat, Edo menyoroti bagaimana persoalan BBM turut menempatkan Pemerintah Provinsi Bali di tengah tekanan publik. Padahal, dalam penanganan krisis tersebut, peran pemerintah daerah antara lain berkaitan dengan koordinasi lintas pihak dan kebijakan darurat di tingkat daerah, termasuk penerapan sistem ganjil-genap.
“Jangan sampai otoritas yang bertanggung jawab atas pasokan dan distribusi BBM tidak cukup hadir dalam komunikasi publik, sementara pemerintah daerah justru menjadi sasaran tuntutan masyarakat. Pembagian kewenangan dan tanggung jawab harus dijelaskan secara terbuka agar publik memahami siapa melakukan apa,” tandasnya.
Karena itu, Edo menekankan bahwa komunikasi publik harus menjadi bagian utama dalam manajemen krisis, bukan sekadar pelengkap setelah persoalan terjadi. Pertamina dan seluruh otoritas terkait perlu membangun pola komunikasi yang lebih proaktif, berbasis data, serta menyampaikan perkembangan penanganan secara berkala.
Informasi mengenai volume pasokan, jadwal kedatangan BBM, kondisi distribusi, hingga langkah pemulihan perlu disampaikan secara jelas dan konsisten sesuai data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, masyarakat memiliki pegangan informasi yang kredibel dan tidak hanya bergantung pada kabar yang beredar di media sosial.
Menurut Edo, pemulihan krisis tidak cukup diukur dari kembali normalnya distribusi BBM. Kepercayaan masyarakat terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab juga menjadi bagian penting yang harus dipulihkan.
“Dalam krisis, keterlambatan informasi dapat memperpanjang krisis itu sendiri. Pasokan harus dipulihkan, tetapi kepercayaan publik juga harus dijaga,” tutup Edo. (red)
