Barometer Bali | Denpasar – Perubahan pola pikir masyarakat menjadi kunci utama dalam menyelesaikan persoalan sampah di Bali. Hal itu ditegaskan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Bali sekaligus Duta Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) Palemahan Kedas, Ni Putu Putri Suastini Koster, saat memaparkan strategi panjang pengelolaan sampah yang berakar dari rumah tangga hingga desa.
Putri Koster menjelaskan, pemerintah sejak awal memberikan apresiasi kepada masyarakat sebagai pemantik semangat. Namun, apresiasi tersebut tidak berhenti pada seremoni, melainkan dirancang berjenjang dan berkelanjutan agar melahirkan contoh nyata di lapangan.
“Apresiasi di awal itu untuk memantik semangat masyarakat. Setelah berjalan, kami adakan lomba, lalu dikurasi. Pemenangnya bukan hanya menerima penghargaan, tapi menjadi contoh dan pembina bagi yang lain,” ujarnya.
Melalui TP Posyandu Provinsi Bali, lomba PSBS digelar lintas jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, SLB hingga perguruan tinggi. Para pemenang tidak lagi berlomba untuk gelar semata, tetapi diwajibkan membina sekolah lain dan dinilai kembali dalam peran sebagai pembina.
Model berjenjang ini, menurut Putri Koster, sengaja dirancang agar perubahan perilaku tidak berhenti di satu titik, melainkan menyebar dan mengakar. Strategi serupa juga diterapkan di tingkat desa melalui program Kulkul PKK dan Posyandu, yang menjadi agenda jangka panjang hingga periode kedua Gubernur Bali, Wayan Koster.
Program ini bertujuan membangkitkan kembali kearifan lokal gotong royong yang dinilai mulai memudar. Lewat Kulkul PKK, masyarakat diajak meluangkan waktu minimal dua jam untuk membersihkan rumah, halaman, telajakan, hingga saluran air di depan rumah.
“Jangan berpikir got di depan rumah itu urusan pemerintah. Bersihkan bersama. Telajakan ditata, diperindah. Ini soal tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Ke depan, Pemprov Bali juga akan memberikan apresiasi bagi desa dengan telajakan terindah di masing-masing kabupaten/kota. Putri Koster mencontohkan Desa Penglipuran yang mampu menjaga kebersihan dan kerapian sebagai inspirasi bagi desa lain.
Dalam konteks teknis PSBS, Putri Koster menekankan perubahan paradigma dari kumpul-angkut-buang menuju pengelolaan dari sumber. Sampah organik diharapkan selesai di rumah masing-masing, sementara sampah anorganik dipilah menjadi 3R (reduce, reuse, recycle) dan residu.
“Yang organik itu 65 persen dari total sampah desa. Kalau ini selesai di sumbernya, beban desa dan pemerintah akan jauh berkurang,” jelasnya.
Ia menargetkan setiap desa minimal memiliki satu TPS 3R sebagai pusat pengelolaan sampah anorganik. Di TPS 3R, sampah dipilah kembali, dihubungkan dengan bank sampah, pemulung, hingga produsen, sehingga memiliki nilai ekonomi dan tidak lagi berakhir di tempat pembuangan terbuka.
Sementara untuk residu, Putri Koster menegaskan penanganannya menjadi kewenangan pemerintah dengan teknologi yang memenuhi standar lingkungan dan rekomendasi kementerian. Masyarakat, menurutnya, cukup fokus pada tugas utama: memilah sampah dari rumah.
“Jangan dibikin rumit. Tugas masyarakat itu hanya pisah. Sisanya biar pemerintah yang urus,” katanya.
Dalam hal edukasi, Putri Koster mengandalkan pendekatan langsung ke desa dan kolaborasi dengan media. Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan, webinar, hingga pemanfaatan media sosial bersama generasi muda agar pesan PSBS tersampaikan luas dan efektif.
“Media itu pilar penting. Media bisa menyatukan opini untuk mendukung tujuan pemerintah, bukan malah membelokkannya,” ujarnya.
Di akhir pemaparannya, Putri Koster menegaskan bahwa PSBS bukan sekadar program teknis, melainkan gerakan budaya yang disesuaikan dengan karakter, kearifan lokal, dan geografis Bali.
“Kita tiru yang pantas ditiru, sesuai kebutuhan kita. Dengan cara kita sendiri. Tujuannya satu, Bali tetap indah, bersih, dan lestari,” pungkas Putri Koster.
