Kolase foto: Anggota Komite 1 DPD RI Perwakilan Bali Gede Ngurah Ambara Putra, SH saat melakukan kunjungan di sejumlah lapas di Bali. (Sumber: barometerbali/bud)
Denpasar | barometerbali – Kejahatan dan peredaran narkoba sudah sangat meresahkan masyarakat karena kasusnya kian meningkat tahun ke tahun. Peduli akan hal tersebut, Anggota Komite 1 DPD RI Perwakilan Bali Gede Ngurah Ambara Putra, SH mengajak masyarakat Bali supaya bersama-sama bisa mengkampanyekan kesadaran akan bahaya narkoba.
“Kampanye tersebut tidak hanya di jalanan, tetapi juga di lingkungan terdekat kita. Mari jadikan rumah kita sebagai benteng pertahanan pertama terhadap ancaman tersebut,” Ngurah Ambara di Lapas Kerobokan, Kuta Utara, Badung, Sabtu (27/7/2024).
Ia menegaskan perlunya memberikan perhatian, cinta, dan pendampingan yang kukuh kepada keluarga kita, sehingga mereka tidak tergoda untuk mencoba-coba mendekati dunia gelap yang diselimuti narkoba.
“Kita bisa menjadi garda terdepan dalam memerangi narkoba dan menjaga masa depan cerah generasi penerus kita. Mari bersama-sama membangun generasi yang kuat dan bebas dari ketergantungan narkotika,” jelas Ngurah Ambara.
Ketika ditanya, Ngurah Ambara Putra mengatakan kalau baru-baru ini juga sempat melakukan kunjungan terkait inventarisasi pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Narkotika di sejumlah lembaga pemasyarakatan seperti Lapas Kerobokan, Rutan Gianyar, dan Lapas Narkotika di Bangli.
Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk mendapatkan informasi langsung dari pimpinan, pegawai lapas, dan narapidana guna menangani permasalahan kejahatan narkotika yang menjadi “biang keladi” dari over kapasitas lapas saat ini.
Bahkan Menteri Hukum dan HAM, Yassona Laoly, dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI mengungkapkan keheranannya terhadap lonjakan kasus narkotika yang mendominasi. Ia saat itu juga menyampaikan kejahatan narkotika itu melebihi kejahatan konvensional lainnya. Lonjakan kejahatan narkotika ini memberatkan sistem pemasyarakatan dengan menurunkan kualitas hidup tahanan/narapidana, mengancam kesehatan mereka, membuat ruangan penjara sesak, dan minim kebersihan.
“Fakta-fakta tersebut menunjukkan kebutuhan akan peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan, dan penghukuman terhadap kejahatan narkotika,” ucap Ngurah Ambara sesuai yang disampaikan oleh Menkumham Yassona Laoly.
Lebih lanjutnya, lonjakan kasus dan residivis menandakan masalah dalam pencegahan. Penghukuman yang cenderung hanya menitikberatkan pada penjara juga ikut serta dalam menyumbang over crowded-nya lapas oleh tahanan/narapidana narkotika.
Perlu perhatian lebih terhadap penggunaan teknologi tinggi seperti x-ray oleh lembaga pemasyarakatan untuk mendeteksi kejahatan narkotika yang saat ini terbatas atau bahkan tidak berfungsi.
“Optimalisasi alternatif hukuman selain penjara seperti jalur rehabilitasi, restorative justice, kerja sosial, dan lainnya juga menjadi penting untuk mengurangi over crowded lapas. Kapasitas hunian normal lapas di Indonesia yang hanya untuk 140.424 orang telah jauh terlampaui dengan jumlah tahanan dan narapidana mencapai 266.545 orang, artinya over crowded mencapai 90%,” terangnya.
Sembari menambahkan, untuk menangani masalah narkotika, diperlukan penanganan yang holistik mulai dari pencegahan, rehabilitasi, hukuman yang lebih variatif, hingga optimalisasi penggunaan teknologi.
“Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat mengurangi permasalahan over crowded lapas dan meningkatkan efektivitas dalam menangani kejahatan narkotika,” tandas Ngurah Ambara.
Editor: Sintya
