Ket foto: Sosialisasi Pengawasan Partisipatif yang diselenggarakan oleh Panwaslu Kintamani di Kintamani pada Rabu (4/9/2024). (Sumber: barometerbali/mlt)
Kintamani | barometerbali – Lembaga komunitas diajak untuk mengambil peran dan tanggungjawab dalam mensukseskan gelaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Bali dengan melakukan pengawasan partisipatif. Ajakan tersebut disampaikan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) DKPP RI Wilayah Bali, yang juga akademisi Universitas Warmadewa, Dr. I Nengah Muliarta, S.Si., M.Si.
Ajakan ini disampaikan dalam acara Sosialisasi Pengawasan Partisipatif yang diselenggarakan oleh Panwaslu Kintamani di Kintamani pada Rabu (4/9/2024). Kegiatan sosialisasi yang melibatkan beberapa lembaga komunitas seperti ORARI (Organisasi Amatir Radio), POKMASWAS (Kelompok Pengawas Masyarakat), KSPP (Kelompok Simpan Pinjam Perempuan), RAPI ( Radio Antar Penduduk Indonesia), Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata ) dan KWT (Kelompok Wanita Tani).
Dalam sosialisasi tersebut, Muliarta menekankan pentingnya keterlibatan lembaga komunitas dalam memastikan proses Pilkada berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. “Lembaga komunitas memiliki peran strategis dalam mengawasi jalannya Pilkada. Partisipasi aktif dari masyarakat melalui lembaga-lembaga ini dapat membantu mencegah terjadinya pelanggaran dan kecurangan,” kata Muliarta.
Menurut Muliarta, melalui pengawasan pilkada secara partisipatif, lembaga komunitas dapat membantu memastikan bahwa proses berjalan sesuai aturan dan mencegah intimidasi atau kecurangan.
