Barometer Bali | Gianyar – Diskusi Nasional 2025 yang digelar Badan Kerjasama (BKS) LPD Provinsi Bali bersama Forum Media Peduli LPD kembali dilaksanakan di Gedung BKS LPD Kabupaten Gianyar, Senin, 29 Desember 2025.
Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam memperkuat peran Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali.
Diskusi Nasional tersebut melibatkan Pengelola LPD, Desa Adat, Pemerintah, akademisi hingga masyarakat.
Dengan mengusung tema “LPD Kokoh Topang Tumbuhnya Ekonomi Krama Adat Bali”, acara ini secara resmi dibuka oleh Bupati Gianyar I Made Mahayastra.
Kegiatan Diskusi Nasional menghadirkan lima narasumber kompeten, yakni Anggota DPD RI Perwakilan Bali Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, Ketua BKS LPD Provinsi Bali I Nyoman Cendekiawan, Kabid Perekonomian Desa Adat Dinas PMA Provinsi Bali Kadek Doni Raditya, Akademisi Prof. Raka Suardana, serta CEO PT USSI Group Maman Tirta Rukmana.
Bupati Gianyar I Made Mahayastra menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga eksistensi LPD agar tetap sehat dan berkelanjutan.
“Diskusi akhir tahun ini sangat penting. Saya juga membawa konsep tadi, dan mudah-mudahan bila konsepnya diterima, maka kami kabupaten pertama yang melaksanakan itu. Konsep kami nanti akan ada tim auditor yang dibiayai oleh pemerintah dan kita hibahkan ke LPD untuk melakukan audit setiap tahun, mudah-mudahan tahun 2027 nanti sudah bisa dilaksanakan,” terangnya.
Sementara itu, Ketua BKS LPD Provinsi Bali I Nyoman Cendekiawan berharap momentum Diskusi Nasional ini mampu memperkuat peran LPD di tahun 2026 mendatang.
“Kedepan dari Diskusi Nasional yang mendatangkan para narasumber yang luar biasa ini dapat memberikan motivasi, termasuk juga semangat Bupati Gianyar yang akan memberikan anggaran untuk LP LPD ini luar biasa. Selain itu, kerjasama dengan PWI Bali agar nanti ada berita yang berimbang. Kita tidak menampik memang ada LPD yang bermasalah, tetapi ada banyak juga LPD yang memberikan kontribusi maksimal kepada masyarakat desa,” imbuhnya.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan semua pihak dalam penguatan regulasi, teknologi informasi, permodalan, tata kelola, sumber daya manusia, hingga percepatan digitalisasi LPD.
Pada kesempatan yang sama, Ketua PWI Bali I Wayan Dira Arsana meminta insan pers mengambil peran aktif dalam mendukung penguatan ekonomi Bali melalui pemberitaan yang edukatif dan berimbang.
“Pers akan tetap menjadi partner pemerintahan. Kehadiran pers ke depan harus bisa menjadi bagian dalam menguatkan ekonomi Bali, dan menjadi bagian dalam strategi pembangunan Bali,” ucapnya.
Anggota DPD RI Perwakilan Bali Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra mengajak seluruh pihak untuk kembali meneguhkan jati diri LPD di tengah arus modernisasi.
“Dalam jangka pendek, LPD ini harus kembali mulat sarira untuk mengetahui identitasnya dulu. LPD itu Lembaga kapitalis atau bukan,” terangnya.
Terkait keluhan masyarakat mengenai tingginya suku bunga LPD, Rai Dharmawijaya Mantra menegaskan bahwa LPD memiliki nilai dan fungsi berbeda dibandingkan lembaga keuangan modern.
“Dalam LPD itu ada sesuatu yang berbeda. Jadi, bagaimana kita menyampaikan emosional marketing kita, contoh di LPD kita memang mahal karena Yadnya yang kita laksanakan akan dibantu diselesaikan di desa. Misalnya, mau renovasi Sanggah (tempat suci) bisa dilakukan tanpa jaminan, beda kalau di bank-bank kapitalis pasti tidak bisa pinjam,” pungkasnya. (red)
