Foto: Rapat koordinasi dan pemantauan Rumah Produksi Bersama (RPB) di Prime Plaza Sanur, Denpasar, Senin (4/11/2024). (barometerbali/213)
Denpasar | barometerbali – Ketersediaan komoditas pertanian, perkebunan khususnya saat masa panen lazimnya melimpah ruah, namun sayangnya, kerap kali tidak dibarengi dengan nilai jual yang baik. Asisten Deputi (Asdep) Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok Usaha Kecil Menengah (UKM) Kementrian Koperasi dan UKM Dr. Ali menyatakan, pihaknya mengedepankan komoditas unggulan di daerah melalui keberadaan Rumah Produksi Bersama (RPB).
“Dengan adanya RPB ini, bahan baku itu diolah menjadi bahan setengah jadi, sehingga, nilainya lebih tinggi dan lebih awet gitu. Di Kabupaten Batu Barat, Sumatera Utara, misalnya, kami membangunkan rumah produksi bersama untuk mengolah cabai menjadi pasta cabai. Kalau di Aceh minyak nilam atau minyak atsiri, dan di Bali, cokelat di Jembrana,” ungkap Dr Ali, dalam acara rapat koordinasi dan pemantauan Rumah Produksi Bersama di Prime Plaza Sanur, Denpasar, Senin (4/11/2024).
Dr Ali menambahkan Program Rumah Produksi Bersama (RPB) yang diselenggarakan Kemenkopukm sejak tahun 2022 telah menyasar sejumlah wilayah di Indonesia.
“Di tahun 2022 terbangun di 3 lokasi, 2023 terbangun 8 lokasi, dan di 2024 sedang dibangun di 5 kabupaten,” jelas Dr Ali didampingi pejabat fungsional dari Kementerian Bappenas Amir Nur Ridho.
Program ini imbuhnya, dibangun pada sentra-sentra usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu upaya dalam memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya lokal di wilayah tersebut.
“Tujuannya adalah untuk mempermudah UMKM atau IKM dalam memperoleh bahan baku, memotong mata rantai produksi, memangkas waktu penyediaan bahan baku, meningkatkan standarisasi mutu, adanya jaminan ketepatan waktu produksi dan peningkatan ekspor berkelanjutan pasar dalam negeri,” beber Dr Ali.
Lebih lanjut, Amir Nur Ridho memaparkan RPB ini didesain untuk mendukung program hilirisasi pemerintah.
“Supaya komoditas yang ada di masing-masing daerah ada nilai tambah yang bisa nanti dinikmati oleh para pelaku UMKM ataupun petani-petani lokal,” tandasnya.
Amir berharap, program ini bisa menjadi jembatan dalam meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat.
“Jadi harapannya, RPB ini bisa menaikkan pendapatan mereka, dan juga kualitas hidupnya jadi makin meningkat. Terus nanti ujungnya itu kita ingin ada penyerapan terhadap kerja, lalu ada pengurangan kemiskinan,” pungkas Amir.
Seperti diketahui, RPB ini diterapkan di sejumlah daerah, yakni RPB komoditas kelapa (Kabupaten Minahasa Selatan), RPB komoditas sapi (Provinsi NTT), RPB komoditas Cabai (Kabupaten Batu Bara), Komoditas Rotan (Kabupaten Sukoharjo), Komoditas Bambu (Kabupaten Manggarai Barat), Komoditas Kulit (Kabupaten Garut), Komoditas Karet (Kabupaten Tanah Laut), Komoditas Susu (Provinsi D.I. Yogyakarta), Komoditas Garam (Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan) dan Komoditas Cokelat (Kabupaten Jembrana, Bali).
Dilaporkan, RPB yang tengah dibangun menyasar di lima kabupaten di Aceh, yakni Kabupaten Aceh Besar, Aceh Selatan, Nagan Raya, Gayo Lues, dan Aceh Tamiang. (213)
Editor: Ngurah Dibia
