Barometer Bali | Badung — Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq memberi peringatan tegas kepada produsen air minum dalam kemasan, Danone (Aqua), untuk segera mengikuti arahan Gubernur Bali Wayan Koster terkait larangan plastik sekali pakai demi mendukung Gerakan Bali Bersih Sampah.
Dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Baruna Shelter, Kuta, Kamis (5/6/2025), Menteri Hanif menyatakan siap “pasang badan” mendukung langkah Gubernur Koster. Peringatan ini muncul setelah Koster mengungkap bahwa dari 18 produsen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang telah dikumpulkan Pemprov Bali, hanya Danone yang belum mendukung Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025.
“Semuanya mendukung, kecuali satu—Danone. Ini yang belum menyetujui aturan pelarangan plastik kemasan di bawah satu liter. Kami akan undang lagi mereka,” tegas Koster di hadapan ribuan peserta apel dan aksi bersih sampah.
Koster juga menegaskan bahwa mulai Januari 2026, Bali akan bebas dari minuman kemasan plastik sekali pakai di bawah satu liter. Semua produsen diharapkan menghentikan produksi dan hanya menjual sisa stok hingga Desember 2025.
Menanggapi hal itu, Menteri Hanif tak tinggal diam. “Saya ingatkan kepada Danone agar segera mengikuti arahan Gubernur. Kalau tidak, bersiap berhadapan langsung dengan Kementerian Lingkungan Hidup,” ujarnya dengan nada serius.
Menteri Hanif menekankan, dunia usaha tak bisa lagi abai terhadap dampak lingkungannya. Ia meminta produsen mendesain ulang kemasan agar bisa diisi ulang dan didaur ulang dengan mudah.
“Stop produksi plastik yang tidak bisa didaur ulang, termasuk plastik sachet kecil. Dunia usaha tak bisa lagi jadi penonton, harus jadi bagian dari solusi,” katanya di hadapan lebih dari 10.000 peserta aksi.
Menurut Hanif, Hari Lingkungan Hidup Sedunia bukan hanya momen kesadaran, melainkan ajakan bertindak. “Mulailah dari menolak sedotan plastik, memilah sampah, hingga memilih produk ramah lingkungan. Kita bukan wariskan masalah, tapi wariskan masa depan,” tutupnya.
Acara ini juga dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Pariwisata, Wakil Menteri LHK, Wakil Gubernur Bali, Bupati Badung, dan Forkopimda Bali. (red)
