Barometer Bali | Denpasar – Penundaan Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Bali yang sebelumnya dijadwalkan pada 23 Mei 2025 menimbulkan tanda tanya besar. Meski alasan resmi dari DPD Golkar Bali menyebutkan absennya Ketua Umum Bahlil Lahadalia sebagai penyebab utama, sejumlah aktivis dan pengamat justru mencium aroma manuver politik dan tekanan kasus hukum.
Ketua Steering Committee (SC) Musda XI Golkar Bali, Dewa Made Suamba Negara, menegaskan penundaan itu bukan karena faktor politis. “Ini murni karena komitmen Ketum untuk hadir langsung di Musda seluruh provinsi,” jelasnya di Kantor DPD Golkar Bali, Rabu (21/5/2025).
Namun, aktivis Abdul Mutalib Yamco dalam keterangannya kepada wartawan menilai ada motif lain di balik penundaan tersebut. Ia menduga penundaan ini berkaitan dengan isu hukum yang menyeret Gde Sumarjaya Linggih (GSL), yang juga tokoh senior Golkar Bali. GSL disebut sebagai komisaris PT EKI, perusahaan yang diduga terlibat dalam proyek APBN bermasalah dengan potensi kerugian negara hingga Rp319 miliar, berdasarkan audit BPKP.
“Jika kasus ini berjalan di Kejagung atau KPK, bisa menjadi beban serius bagi Golkar,” cetus Mutalib kepada sejumlah awak media di Jakarta.
Ia juga menyoroti tekanan politik terhadap DPD kabupaten/kota. Menurutnya, banyak pengurus yang ditekan untuk mengikuti arahan tertentu dengan mengatasnamakan perintah dari DPP.
“Padahal faktanya tidak demikian,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mutalib mengkritik dugaan upaya membangun dinasti politik dalam tubuh Golkar Bali. Ia menyoroti potensi konsentrasi kekuasaan dalam lingkaran keluarga GSL, termasuk anaknya yang kini menjabat Ketua Komisi II DPRD Bali dan iparnya yang menduduki kursi Wakil Ketua DPRD Bali.
“Jika Musda hanya dijadikan alat untuk mengamankan kekuasaan keluarga, maka ini akan membungkam kader-kader potensial lainnya,” tambahnya.
Kini, publik menantikan klarifikasi resmi dari DPP Golkar terkait penjadwalan ulang Musda serta komitmen terhadap transparansi dan regenerasi politik yang sehat di internal partai.
