Kolase foto: Ketua Poksi PDI Perjuangan di Komisi IV DPR RI, Sonny T. Danaparamita, meminta Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan perhatian khusus terhadap kondisi dan keluhan nelayan di Pulau Serangan dengan adanya “pagar laut” berupa pelampung yang membatasi ruang gerak nelayan mencari ikan, dilontarkan dalam Raker dengan Menteri KKP di Gedung DPR RI, Jakarta. (barometerbali/istimewa/rah)
Denpasar | barometerbali – Proyek reklamasi yang dilakukan oleh salah satu investor di Pulau Serangan, Denpasar, terus menuai protes dari nelayan setempat dan masyarakat Bali. Akibatnya, Komisi IV DPR RI menggelar rapat kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk membahas permasalahan ini.
Salah satu isu utama yang diangkat dalam rapat tersebut adalah pemasangan pelampung laut di sekitar Pulau Serangan, yang dinilai menghambat akses nelayan dalam mencari ikan—mata pencaharian utama mereka. Ketua Poksi PDI Perjuangan di Komisi IV DPR RI, Sonny T. Danaparamita, meminta Menteri KKP memberikan perhatian khusus terhadap kondisi ini.
“Di Pulau Serangan, akses nelayan semakin terbatas akibat pembangunan oleh PT BTID. Mohon hal ini dipantau,” ujar Sonny dalam rapat yang digelar pada Jumat (28/2/2025).
Ia juga menyoroti bahwa meskipun laut tidak dipagar, pemasangan pelampung tetap membatasi pergerakan nelayan. “Mereka tidak bisa melaut karena terhalang pelampung. Mohon ini menjadi perhatian,” tambahnya.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, dan dihadiri oleh Menteri KKP Ir. Sakti Wahyu Trenggono, M.M., Wakil Menteri KKP Laksamana Madya TNI (Purn.) Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A., serta jajaran KKP lainnya, termasuk Sekjen KKP, Inspektur Jenderal KKP, dan Dirjen Perikanan Tangkap.
DPR RI berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi nelayan Serangan. (rah)
