Barometer Bali | Jakarta — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai stabilitas sektor jasa keuangan (SJK) Indonesia tetap terjaga meskipun dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi global yang masih berlanjut. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK per 30 April 2026.
Ketidakpastian global dipicu oleh dinamika geopolitik, termasuk konflik di Timur Tengah yang berdampak pada distribusi energi dan menjaga volatilitas harga minyak dunia. Dana Moneter Internasional (IMF) bahkan memangkas proyeksi pertumbuhan global menjadi 3,1 persen pada 2026, dengan meningkatnya risiko stagflasi.
Di tengah tekanan tersebut, ekonomi Indonesia tetap menunjukkan kinerja solid dengan pertumbuhan mencapai 5,61 persen. Konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah menjadi pendorong utama, sementara cadangan devisa tercatat kuat sebesar USD148,2 miliar.
Di pasar modal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami koreksi menjadi 6.956,80 pada April 2026. Meski demikian, likuiditas pasar tetap terjaga. Sementara itu, jumlah investor pasar modal terus meningkat signifikan hingga mencapai 26,49 juta investor.
Dari sektor perbankan, pertumbuhan kredit tercatat sebesar 9,49 persen secara tahunan dengan kualitas kredit yang tetap terjaga. Rasio kredit bermasalah (NPL) berada di level rendah, sementara permodalan bank tetap kuat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 25,09 persen.
Pada sektor asuransi dan dana pensiun, total aset industri asuransi meningkat menjadi Rp1.195,75 triliun, sedangkan aset dana pensiun mencapai Rp1.684,89 triliun. Di sisi lain, sektor pembiayaan dan fintech juga menunjukkan pertumbuhan, termasuk pinjaman daring yang naik 26,25 persen secara tahunan.
OJK juga terus memperkuat pengawasan dan perlindungan konsumen. Sepanjang awal 2026, OJK telah menerima lebih dari 177 ribu permintaan layanan, termasuk pengaduan masyarakat terkait sektor keuangan. Selain itu, ratusan entitas keuangan ilegal telah ditindak untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian.
Ke depan, OJK akan terus menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penguatan manajemen risiko, pengawasan lembaga jasa keuangan, serta berbagai kebijakan strategis guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. (rah/ojk)
