Foto : Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali, Ni Nyoman Sri Widhiyanti, pada Kamis (23//1/2025). (barometerbali/rian/rah)
Denpasar I barometerbali – Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali, Ni Nyoman Sri Widhiyanti, menyoroti implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Bali.
Ia mengatakan bahwa hingga saat ini koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) terkait pelaksanaan program tersebut masih belum optimal.
“Kami sudah menanyakan ke Pemda, dan disampaikan bahwa belum ada koordinasi resmi dari pusat. Namun belakangan diketahui bahwa Mendagri telah melakukan pertemuan virtual dengan Pemda, menginstruksikan dukungan anggaran. Tapi kami masih menunggu kejelasan lebih lanjut,” ungkap Sri Widhiyanti di Denpasar, Kamis, 23 Januari 2025.
Ia menambahkan, kendala anggaran menjadi perhatian utama. Meskipun APBD 2025 telah disahkan, implementasi program ini kemungkinan baru akan terintegrasi dalam APBD Perubahan atau APBD 2026.
Selain itu, teknis pelaksanaan di lapangan juga terganjal karena belum adanya petunjuk teknis (juknis) dari pusat.
“Saat kami tanyakan ke dinas pendidikan, mereka mengaku belum bisa melaksanakan program ini karena juknisnya belum ada. Meski begitu, beberapa kabupaten seperti Karangasem sudah mulai menjalankan program ini, bahkan ada yang dalam tahap uji coba,” jelasnya.
Untuk memastikan program berjalan sesuai dengan standar, Ombudsman Bali berencana turun langsung ke lapangan pada awal Februari 2025.
Sri Widhiyanti menekankan pentingnya pemantauan terhadap berbagai aspek pelaksanaan, termasuk pengawasan dapur umum, alat pendukung, hingga penyedia makanan.
“Nanti kami akan cek langsung, seperti kondisi makanan, dapur umum, dan siapa yang bertanggung jawab menyediakannya. Di Bali, program ini belum sepenuhnya seperti di daerah lain, sehingga kami ingin melihat peranan Pemda lebih jelas,” tegasnya.
Menurutnya, sejauh ini program MBG tersebut masih sangat bergantung pada pusat, dengan dukungan operasional dari pihak Kodim.
Peran Pemda meskipun terbatas, sebutnya tetaplah masih diperlukan dalam bentuk penyediaan sarana pendukung seperti kendaraan atau fasilitas lainnya.
“Kami ingin melihat bagaimana peran Pemda dalam mendukung program ini. Karena pada dasarnya, semuanya terpusat. Kami juga akan memastikan apakah kerja sama dengan Badan Pangan Nasional dan pihak lainnya berjalan optimal,” tambahnya.
Sri Widhiyanti mengakui bahwa Bali menghadapi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program MBG. Ia pun menyebut akan fokus melakukan pengawasan langsung pada Februari mendatang, hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi untuk memperbaiki pelaksanaan program, baik dari sisi koordinasi maupun teknis.
“Untuk saat ini, kami belum bisa memberikan banyak komentar terkait kualitas makanan atau pelaksanaan teknis lainnya. Semua itu baru akan terjawab setelah pengawasan lapangan selesai,” pungkasnya seraya berharap program MBG ini dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Pulau Dewata. (rian/rah)
