Foto: Bus Trans Metro Dewata saat melintas antarkan penumpang di jalan raya (barometerbali/fb/tmd)
Denpasar| barometerbali – Operasional layanan transportasi publik bus Trans Metro Dewata (TMD) dihentikan mulai 1 Januari 2025. Pengumuman yang disampaikan pengelola bus ini melalui instagramnya memicu berbagai tanggapan publik. Bus TMD telah beroperasi sejak 7 September 2020 di Bali atau kurang lebih 4 tahun.
Dikinfirmasi terkait hal ini, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, IGW Samsi Gunarta, menegaskan bahwa layanan ini sepenuhnya merupakan program milik dan dikelola oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub), bukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.
“Keputusan penghentian Trans Metro Dewata sepenuhnya berada di tangan Kementerian Perhubungan. Pemprov Bali tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan ataupun penghentian layanan tersebut,” terang Samsi Gunarta di Denpasar, Rabu 01 Januari 2025.
Samsi menjelaskan bahwa Pemprov Bali baru diberitahu terkait penghentian program ini oleh Kemenhub untuk anggaran tahun 2025. Seiring dengan itu, Pemprov Bali menyadari pentingnya keberlanjutan layanan transportasi publik tersebut yang telah mulai diminati masyarakat, khususnya di kawasan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.
“Trans Metro Dewata telah menjadi kebutuhan masyarakat Bali, membantu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, dan mendukung pengurangan emisi,” tambahnya.
Menurut Samsi, Pemprov Bali memiliki opsi untuk melanjutkan pengoperasian bus tersebut. Namun, hal ini membutuhkan alokasi anggaran sekitar Rp 80 miliar per tahun. Sayangnya, APBD 2025 yang disahkan pada Oktober 2024 belum mencakup anggaran ini.
“Karena keterbatasan waktu, kami belum dapat memasukkan anggaran tersebut dalam APBD 2025. Namun, kami berkomitmen untuk mencari solusi terbaik agar layanan ini tidak berhenti begitu saja,” ungkap Samsi.
Untuk memastikan mobilisasi masyarakat tidak terganggu terlalu berat, Pemprov Bali juga sedang mencari solusi sementara agar kebutuhan transportasi publik tetap terpenuhi hingga layanan Trans Metro Dewata dapat beroperasi kembali.
“Kami sedang mengkaji berbagai opsi, termasuk optimalisasi transportasi lain dan kerja sama dengan pihak terkait, untuk memastikan masyarakat Bali tetap memiliki akses ke transportasi umum,” jelas Samsi.
Untuk memastikan keberlanjutan layanan, Pemprov Bali akan melakukan pembahasan intensif dengan Kemenhub. Negosiasi ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan layanan Trans Metro Dewata sambil mencari sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Sebagai langkah awal, Pemprov Bali telah menganggarkan pembelian layanan untuk satu koridor pada tahun 2025. Samsi menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah sangat penting dalam memastikan masyarakat tetap memiliki akses ke transportasi umum yang andal dan berkualitas.
“Kami memahami urgensi ini, dan pembahasan dengan Kemenhub menjadi prioritas untuk menjaga layanan yang sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Bali,” pungkas Samsi.
Dengan situasi ini, Pemprov Bali berharap masyarakat memahami bahwa penghentian Trans Metro Dewata bukanlah tanggung jawab Pemprov, melainkan kebijakan pusat yang memerlukan penyesuaian bersama. Sementara itu, solusi alternatif akan segera dirumuskan agar mobilitas masyarakat tetap berjalan lancar.
Dalam pemberitaan sebelumnya di media, Manager PT. Satria Trans Jaya, Operator Layanan BTS Bali (Trans Metro Dewata), Ida Bagus Eka Budi P, Senin (30/12/2024), menyatakan Bus TMD beroperasi di kawasan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita).
Layanan ini merupakan program Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
Angkutan publik ini merupakan program Buy The Service/BTS Teman Bus dan Bali menjadi layanan ketiga setelah Palembang dan Surakarta. Bus TMD telah beroperasi sejak 7 September 2020 di Bali atau kurang lebih 4 tahun.
“Jumlah penumpang tahun 2020 sebanyak 183.677 orang, tahun 2021 sebanyak 1.885.091 orang, tahun 2022 sebanyak 2.390.745 orang. Jumlah penumpang tahun 2023 sebanyak 2.074.339 orang dan tahun 2024 sebanyak 1.701.148 orang.
Dari jumlah tersebut, maka jika total jumlah penumpang yang sudah menggunakan bus TMD sebanyak 8.235.000 atau sekitar 33,19 persen,” rincinya dikutip dari bali.tribunnews.com Rabu (1/1/2025).
Sementara rata-rata penumpang per hari sebanyak 1.531 penumpang tahun 2020, sebanyak 5.193 penumpang per hari di tahun 2021, sebanyak 6.586 penumpang per hari tahun 2022. Pada tahun 2023 rata-rata 5.714 penumpang per hari dan sebanyak 5.109 penumpang per hari tahun 2024.
Eka Budi menjelaskan saat ini operator bus TMD berusaha berkomunikasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Bali dan Kemenhub.
“Ini sedang jalan prosesnya, jadi semoga ada solusi untuk Bus Trans Metro Dewata tahun 2025 bisa tetap beroperasi,” ucap Eka Budi.
Ia pun berharap agar layanan bus TMD ini tetap dapat melayani masyarakat khususnya di Bali.
Eka Budi juga berharap sebelum tanggal 1 Januari 2025 sudah ditemukan solusi terbaik untuk kepastian pengoperasian bus TMD.
Disinggung mengenai dampak yang ditimbulkan jika bus TMD tidak beroperasi di Bali, Eka Budi menjelaskan justru kemacetan bertambah parah.
“Ada bus Trans Metro Dewata saja mulai macet di jalan apalagi kalau tidak ada bus Trans Metro Dewata tambah macet pasti. Sudah pasti pengguna bus Trans Metro Dewata akan beralih ke kendaraan pribadi,” jelasnya.
Sementara jika bus TMD masih beroperasi di tahun 2025 terdapat beberapa hal yang dievaluasi atau dibenahi.
Eka Budi memaparkan hal tersebut di antaranya pertama, disiapkan halte yang aman dan nyaman untuk pengguna.
Kedua, feeder atau jenis layanan yang dirancang untuk mengangkut penumpang di area lokal dan mengantarkan penumpang ke titik transfer di mana mereka melanjutkan perjalanan mereka di koridor utama.
“Ketiga, di Bali mulai agak sulit mencari BBM-nya, semoga kalau memang beroperasi lagi tahun 2025 bus Trans Metro Dewata dapat kuota BBM di SPBU, jadi kita tidak keliling mencari BBM-nya karena itu menghabiskan waktu dan BBM juga keliling mencari solarnya,” sambungnya.
Terakhir, ia berharap Pemprov melakukan managemen lalu lintas atau mengatur volume kendaraan yang ada di jalan.
“Sudah selayaknya diatur, kalau tidak masyarakat Bali harus menikmati kemacetan di jalan. Sebab belum ada upaya untuk atur volume kendaraan di jalan,” kata dia.
Untuk biaya operasional bus TMD diungkapkan Eka Budi masih mendapatkan pembiayaan dari APBN.
“Jadi sementara sampai saat ini layanan bus Trans Metro Dewata mendapatkan pembiayaan dari APBN. Jadi kami berjalan berdasarkan kontrak dengan Kementerian Perhubungan dan mereka sudah tentukan setiap per komuter berapa karena layanan by the service (BTS) atau pembelian layanan disubsidi oleh Kemenhub,” tutup Eka Budi. (213)
Editor: Ngurah Dibia
