Oleh: Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suardana, S.E., M.M.
Guru Besar FEB Undiknas dan WKU Kadin Bali 2015–2030
PERUBAHAN suku bunga selalu menjadi perhatian utama dalam perekonomian karena memengaruhi biaya pinjaman, investasi, konsumsi, hingga pertumbuhan ekonomi. Namun, fenomena yang menarik dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kenaikan maupun penurunan suku bunga sering kali menghasilkan dampak yang berbeda bagi setiap kelompok masyarakat.
Pemilik aset dan modal besar cenderung mampu memanfaatkan setiap fase siklus ekonomi, sementara kelas menengah justru menghadapi tekanan yang semakin berat dan masyarakat berpendapatan rendah tetap berada pada posisi yang paling rentan. Inilah paradoks suku bunga yang semakin nyata di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Fenomena tersebut sejalan dengan Wealth Effect Theory yang dikembangkan oleh Karl Case, John Quigley, dan Robert Shiller (2013), yang menjelaskan bahwa perubahan nilai aset akan memengaruhi kemampuan konsumsi, investasi, dan akumulasi kekayaan sehingga pemilik aset memperoleh manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok yang hanya mengandalkan pendapatan dari pekerjaan.
Dalam kondisi suku bunga tinggi, biaya kredit meningkat sehingga konsumsi dan investasi melambat. Harga berbagai aset, seperti saham dan properti, umumnya mengalami koreksi karena permintaan menurun. Namun, kelompok yang memiliki likuiditas besar justru memanfaatkan situasi tersebut untuk membeli aset dengan harga lebih murah. Ketika siklus berubah dan suku bunga kembali menurun, nilai aset meningkat, biaya pembiayaan menjadi lebih rendah, serta peluang ekspansi usaha semakin terbuka. Siklus ini memungkinkan akumulasi kekayaan yang lebih besar bagi pemilik modal.
Kondisi tersebut konsisten dengan Financial Accelerator Theory dari Ben Bernanke, Mark Gertler, dan Simon Gilchrist (1999) yang masih menjadi rujukan utama dalam ekonomi modern. Teori ini menjelaskan bahwa perubahan kondisi keuangan akan memperkuat dampak kebijakan moneter karena pelaku ekonomi yang memiliki aset dan agunan lebih mudah memperoleh pembiayaan untuk memperbesar investasinya.
Sebaliknya, kelas menengah sering kali berada dalam posisi yang berbeda. Ketika suku bunga rendah, akses kredit yang lebih mudah mendorong peningkatan konsumsi melalui kredit pemilikan rumah, kendaraan, kartu kredit, maupun layanan pembiayaan digital. Saat suku bunga meningkat, beban cicilan ikut bertambah sehingga ruang keuangan rumah tangga menyempit.
Akibatnya, kemampuan menabung, berinvestasi, dan membangun aset produktif semakin terbatas. Dalam jangka panjang, sebagian kelompok kelas menengah menghadapi risiko penurunan kesejahteraan akibat tekanan biaya hidup yang terus meningkat.
Bagi masyarakat berpendapatan rendah, perubahan suku bunga sering kali tidak memberikan manfaat langsung karena keterbatasan kepemilikan aset dan akses pembiayaan formal. Kondisi mereka lebih dipengaruhi oleh ketersediaan lapangan kerja, inflasi, dan harga kebutuhan pokok. Ketika suku bunga tinggi memperlambat aktivitas ekonomi, kesempatan kerja berkurang, sementara kenaikan harga pangan dan kebutuhan dasar semakin menekan daya beli. Dampaknya, kelompok ini menjadi pihak yang paling cepat merasakan perlambatan ekonomi.
Data ekonomi Indonesia menunjukkan bahwa inflasi tetap terjaga dalam kisaran sasaran Bank Indonesia, sementara suku bunga kebijakan digunakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mengendalikan tekanan inflasi. Kebijakan tersebut penting bagi stabilitas makroekonomi, tetapi manfaatnya tidak selalu terdistribusi secara merata. Ketimpangan kepemilikan aset, akses terhadap informasi, serta kemampuan memperoleh pembiayaan menyebabkan hasil dari kebijakan moneter lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang telah memiliki modal.
Fenomena ini juga selaras dengan Inequality of Opportunity Theory yang dikembangkan oleh John Roemer (1998; diperkuat berbagai kajian hingga kini), yang menegaskan bahwa perbedaan akses terhadap sumber daya, informasi, dan kesempatan ekonomi menyebabkan individu memperoleh manfaat yang berbeda dari kebijakan publik, termasuk kebijakan moneter.
Fenomena ini menegaskan bahwa perbedaan kesejahteraan tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya pendapatan, melainkan oleh kemampuan membangun aset produktif, meningkatkan literasi keuangan, serta memahami siklus ekonomi.
Dalam sistem ekonomi modern, perubahan suku bunga hanyalah instrumen kebijakan. Yang membedakan hasil akhirnya adalah kemampuan setiap individu memanfaatkan perubahan tersebut menjadi peluang. Paradoks suku bunga pada akhirnya menunjukkan bahwa kekayaan bukan hanya dibentuk oleh uang yang dimiliki, melainkan juga oleh pengetahuan, akses terhadap informasi, serta keberanian mengambil keputusan yang tepat pada setiap fase siklus ekonomi. (red)
