Barometer Bali | Denpasar – Koalisi Bali Emisi Nol Bersih bersama Pemerintah Provinsi Bali menyelenggarakan Forum Investasi Iklim sebagai bagian dari Pekan Iklim Bali 2025. Kegiatan yang berlangsung di Sanur ini mengusung topik utama mengenai peran kepemimpinan daerah dalam memperkuat komitmen aksi iklim untuk mencapai target penurunan emisi nasional maupun global. Acara ini bertempat di Prime Plaza Sanur, pada Kamis (28/8).
Forum tersebut resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, dan dihadiri oleh sejumlah narasumber penting, termasuk pejabat kementerian, akademisi, lembaga keuangan, serta pelaku usaha.
Dalam sambutannya, Sekda Bali menegaskan bahwa peran pemimpin daerah sangat penting dalam mendorong percepatan aksi iklim.
“Pemimpin daerah memiliki peran kunci dalam implementasi aksi iklim, karena merasakan langsung dampak krisis iklim dan harus terjun ke dalam permasalahan serta konteks lokal. Pekan Iklim Bali akan menjadi langkah awal sekaligus pemantik inspirasi bagi pemimpin iklim daerah untuk saling berbagi wawasan dan dukungan, demi mencapai ambisi iklim daerah yang sejalan dengan target penurunan emisi nasional,” ujar Dewa Indra.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Bali telah menyusun peta jalan menuju 2045. Namun, percepatan target iklim membutuhkan biaya yang besar. Oleh karena itu, skema pembiayaan iklim yang inovatif dan kolaboratif perlu dikembangkan agar proyek-proyek strategis dapat berjalan efektif.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Muhammad Rachmat Kaimuddin, menekankan pentingnya memperluas solusi berbasis riset dan praktik terbaik di tingkat provinsi serta kabupaten/kota.
“Aksi dan solusi iklim membutuhkan skema pendanaan yang berkelanjutan, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Untuk menjawab tantangan ini, Forum Investasi Iklim akan menelusuri skema pendanaan iklim berkelanjutan bersama pemerintah, lembaga pendanaan, sektor swasta, dan komunitas,” ungkap Rachmat Kaimuddin.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Syamsi Gunarta, memaparkan inisiatif Bali Climate Finance Platform (BCFP). Menurutnya, BCFP dirancang sebagai mekanisme kolaboratif yang menghubungkan pemerintah, pemilik proyek, institusi keuangan, hingga investor, sehingga proyek-proyek berbasis iklim di Bali dapat dipersiapkan lebih matang dan memiliki daya tarik investasi yang tinggi.
“Melalui BCFP, proyek-proyek akan diidentifikasi, dikategorisasi, dan dipadankan dengan sumber pembiayaan yang sesuai. Platform ini memungkinkan kombinasi pembiayaan dari berbagai instrumen, baik dana konsesional, pembiayaan komersial, hibah, maupun blended finance. Dengan begitu, peluang investasi bisa dimaksimalkan, sementara risiko diminimalkan,” jelas Syamsi Gunarta.
Ia menambahkan, skema ini tidak hanya mendukung agenda mitigasi seperti transportasi rendah karbon dan energi terbarukan, tetapi juga adaptasi, misalnya early warning system dan solusi berbasis alam.
Dengan berbagai gagasan dan skema yang ditawarkan, Forum Investasi Iklim diharapkan dapat menghasilkan rumusan bersama sebagai pijakan menuju pembiayaan iklim berkelanjutan di Bali.
“Melalui Pekan Iklim Bali, pemimpin daerah diajak membangun solusi yang tidak hanya mengurangi emisi, tetapi juga memulihkan ekosistem dan memperkuat ketahanan masyarakat lokal,” tambah Deputi Rachmat.
Forum Investasi Iklim menjadi momentum penting bagi Bali untuk meneguhkan peran sebagai pionir daerah yang mampu memadukan kepemimpinan iklim dengan inovasi pembiayaan berkelanjutan, menuju transformasi ekonomi hijau dan berdaya tahan. (rah)
