Barometer Bali | Denpasar – Gubernur Bali, Wayan Koster, mengajak Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Nawa Cita Pariwisata Indonesia (NCPI) Provinsi Bali untuk bersama-sama merawat ekosistem pariwisata Pulau Dewata yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Hal tersebut disampaikan Koster saat menghadiri pelantikan dan pengukuhan DPW NCPI Bali periode 2025–2030 di Bali Internasional Hospital, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Rabu (18/2/2026).
“Jangan main-main dengan Bali. Kecil pulaunya, kecil penduduknya, tapi khasiatnya besar. Kontribusi pariwisata terhadap perekonomian Bali mencapai 66 persen. Karena itu pariwisata Bali harus kita rawat baik-baik,” ujar Koster dalam sambutannya.
Menurutnya, sekitar 66 persen sumber ekonomi Bali berasal dari aktivitas pariwisata secara keseluruhan. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan diminta kompak menjaga keberlanjutan sektor tersebut.
Koster mengungkapkan, saat ini dirinya tengah intens berkoordinasi dengan sejumlah menteri di Jakarta, termasuk Menteri Bappenas, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Perhubungan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Bali.
Berdasarkan data tahun 2024, sumbangan devisa dari Bali tercatat mencapai Rp167 triliun, sementara total devisa nasional sebesar Rp312 triliun. Artinya, sekitar 53,6 persen devisa nasional berasal dari Bali.
Meski kontribusinya besar terhadap nasional, Koster menilai pembangunan infrastruktur melalui APBN masih bersifat normatif dan belum memperhitungkan kebutuhan spesifik daerah seperti Bali.
“Saya lama di Badan Anggaran DPR selama tiga periode. Belum ada rumusan yang memperhatikan kebutuhan daerah secara spesifik sesuai karakter daerah,” katanya.
Ia menegaskan, Bali tidak pernah meminta menjadi daerah pariwisata, namun secara alami berkembang menjadi destinasi wisata dunia dan memberikan kontribusi besar terhadap Indonesia.
Karena itu, ia berharap pemerintah pusat tidak membiarkan Bali menghadapi tantangan pembangunan sendirian.
“Bali tidak mampu membangun infrastruktur skala besar hanya dengan APBD,” tegasnya.
Selain persoalan infrastruktur, Koster juga menyoroti meningkatnya alih fungsi lahan yang mencapai 600–700 hektare per tahun. Jika tidak dikendalikan, kondisi tersebut dinilai berpotensi mengancam ketahanan pangan serta keberlangsungan sistem subak di Bali.
“Kalau tidak kita kendalikan, alih fungsi lahan ini akan mengancam sumber pangan dan subak kita semakin tergerus. Saya tidak ingin Bali bergantung pada sumber pangan dari luar karena itu membahayakan,”cetusnya.
Ia menegaskan, prioritas pemerintah daerah ke depan adalah memastikan kebutuhan pangan, air, dan energi dapat dipenuhi secara mandiri di Bali.
Sementara itu, Ketua NCPI Bali, Agus Maha Usadha, menyatakan bahwa infrastruktur yang memadai merupakan kunci keberlangsungan pariwisata.
Ia mengungkapkan, kunjungan wisatawan ke Bali pada 2025 mencapai 7,05 juta orang dan berpotensi meningkat apabila didukung infrastruktur yang memadai.
“Melalui Bali Economic Investment Forum 2026, kami ingin menyatukan visi seluruh pemangku kepentingan pariwisata. Kita ingin menyuarakan visi yang sama dan mendampingi pemerintah menjadi strategic bargaining untuk pusat. Infrastruktur ini harus kita dorong bersama, hand in hand seluruh stakeholder,” kata Agus. (rian)
