Pemerintah Perlu Berikan Insentif pada Pekerja dan Industri Media

Foto: Seminar nasional “Jurnalistik yang Mengancam Jurnalisme”, dibuka Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi di Jakarta, Rabu (8/11/2023). (Sumber: PWI)

Jakarta | barometerbali – Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu berpendapat untuk mendukung jurnalisme berkualitas, selain dibutuhkan regulasi Publisher Right, pemerintah juga perlu memberikan insentif kepada pekerja dan industri media seperti saat pandemi Covid-19.

“Selain dibutuhkan regulasi Publisher Right, pemerintah juga perlu memberikan insentif kepada pekerja dan industri media,” harap Ninik Rahayu dalam seminar nasional “Jurnalistik Yang Mengancam Jurnalisme” yang dibuka Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi di Jakarta, Rabu (8/11/2023). Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun serta pemimpin media massa.

Berita Terkait:  Cuaca Buruk Terjang Gilimanuk, Pohon Tumbang Timpa Pangkalan Ojek dan 20 Sepeda Motor

Disamping itu, Dewan Pers dan PWI menilai pentingnya redaksi dan wartawan menjalankan kode etik jurnalistik (KEJ) serta terus menerus meningkatkan kapasitas jurnalisme dan wawasan kebangsaan wartawan melalui pelatihan dan uji kompetensi.

Dalam sambutannya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Dewan Pers dan PWI mendukung hadirnya jurnalistik yang berkualitas dalam pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 mendatang. Terselenggaranya pemilu yang damai serta terjaganya keutuhan bangsa dan negara Indonesia adalah kebutuhan dan tanggung jawab bersama.

Menkominfo yang mantan wartawan mengaku bisa memahami tantangan dalam menghadirkan jurnalisme berkualitas di era digital, apalagi pemanfaatan artificial intelligence (AI), kecerdasan buatan semakin meluas, termasuk dalam membantu pekerjaan jurnalistik wartawan, membuat berita maupun penulisan artikel.

Berita Terkait:  Longsor Tutup Jalan Kabupaten Andonosari–Janjangwulung, Akses Sempat Terganggu

Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Kominfo bertekad segera menuntaskan draft dan pemberlakuan regulasi Publisher Right yang menguntungkan semua pihak.

Dewan Pers dan PWI berpendapat adanya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Publisher Right adalah keniscayaan dalam menjawab tantangan pers di era digital dan membantu menjawab persoalan bangsa Indonesia. Agenda nasional mewujudkan “Indonesia Emas” dengan memanfaatkan bonus demografi membutuhkan dukungan informasi berkualitas bermanfaat inspiratif serta akurat dan objektif. Sebut itu karya jurnalisme berkualitas yang dibutuhkan.

“Sukseskan pemilu dengan menghadirkan informasi yang akurat dan objektif. Berita-berita aktual faktual adalah unsur-unsur jurnalisme berkualitas,” ujar Budi Arie Setiadi yang sejak kuliah di Fisip Universitas Indonesia memiliki “passion” yang kuat di bidang jurnalistik.

Berita Terkait:  Gempa M5,7 Guncang Pacitan Dirasakan di Bali, BMKG Pastikan Tak Berpotensi Tsunami

Terkait hal tersebut, Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun mengimbau agar pers bersikap netral dalam Pemilu 2024.

“Pers tak boleh partisan. Toh pers juga tidak dapat apa-apa dari pemilu,” tambah Hendry.

Saat ini, PWI Pusat periode 2023-2028 di bawah kepemimpinan Hendry Ch Bangun fokus pada masalah pendidikan, kompetensi jurnalistik dan meningkatkan wawasan kebangsaan wartawan.

“Dari sembilan program PWI, tujuh program di antaranya bermuara pada bidang pendidikan,” tandas Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun. (213)

Editor: Ngurah Dibia

BERITA TERKINI

Barometer Bali merupakan portal berita aktual masyarakat Bali. Hadir dengan semangat memberikan pedoman informasi terkini seputar sosial, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, pemerintahan, pariwisata, budaya dan gaya hidup. Visi kami sebagai barometer informasi terbaru masyarakat Bali. Misi kami menyuarakan kebenaran dan menyajikan berita independen, berimbang dan bermanfaat.

Member of:

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA (SMSI) PROVINSI BALI

smsi

Member of:

smsi

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA (SMSI) PROVINSI BALI