Barometer Bali | Jembrana – Pemerintah Kabupaten Jembrana bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait penyelesaian permasalahan aset daerah serta optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pajak.
Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Jimbarwana, Kantor Bupati Jembrana, Senin (10/11) dihadiri langsung oleh Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, Kasatgas Korsup Wilayah V.2 KPK RI, Nurul Iksan Al Huda, PIC wilayah Bali, Siswanto, Sekda Made Budiasa serta seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemkab Jembrana.
Bupati Kembang Hartawan dalam sambutannya menegaskan komitmen daerah untuk terus menertibkan aset milik pemerintah serta meningkatkan potensi pajak daerah guna memperkuat kemandirian fiskal.
“Kita ingin seluruh aset daerah tertata dan memiliki kejelasan status hukum. Selain itu, optimalisasi pajak juga penting untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan KPK RI dalam pendampingan dan pembinaan pengelolaan aset daerah menjadi bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Kami sangat terbantu dengan arahan dari KPK, terutama dalam menuntaskan aset-aset yang masih bermasalah dan belum bersertifikat,” tambahnya.
Kasatgas Korsup Wilayah V.2 KPK RI, Nurul Iksan Al Huda menyampaikan, pengelolaan aset dan pajak daerah merupakan salah satu fokus pengawasan KPK dalam upaya pencegahan korupsi di daerah. Pihaknya mendorong pemerintah daerah agar lebih proaktif dalam melakukan inventarisasi, sertifikasi, serta pemutakhiran data aset dan pajak.
“Seringkali permasalahan muncul karena data aset tidak lengkap atau tidak sinkron antara daerah dan pusat. Melalui koordinasi seperti ini, kami berharap semua pihak bisa duduk bersama mencari solusi konkret,” kata Nurul Iksan Al Huda.
Selain membahas aset dan pajak, rakor juga menyoroti langkah-langkah strategis digitalisasi layanan pajak daerah untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi penerimaan.
Bupati Kembang berharap hasil dari pertemuan ini menjadi pijakan penting bagi Pemkab Jembrana dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah. “Kami berkomitmen mewujudkan Jembrana yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik-praktik yang dapat merugikan keuangan negara,” tegasnya. (hum/rah)
