Barometer Bali | Klungkung – Pemerintah Kabupaten Klungkung terus berkomitmen mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan pariwisata Nusa Penida. Langkah strategis ini ditegaskan oleh Bupati Klungkung, I Made Satria, saat memimpin audiensi ke Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (PDPPI), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, di Ruang Rapat Bhineka 1, Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (9/10).
Dalam kunjungan kerja tersebut, Bupati Klungkung turut didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Klungkung Anak Agung Gede Anom, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Klungkung Anak Agung Gede Lesmana, serta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Klungkung.
Pertemuan ini membahas usulan pembiayaan kreatif melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) guna mengatasi keterbatasan anggaran daerah dalam pemenuhan fasilitas publik.
Bupati Klungkung, I Made Satria, menyampaikan bahwa Nusa Penida saat ini menjadi salah satu motor penggerak utama pariwisata Bali dengan tingkat kunjungan mencapai lebih dari 1 juta wisatawan per tahun serta menyumbang lebih dari Rp1,4 triliun bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Klungkung. Kendati demikian, tantangan terbesar daerah saat ini adalah ketimpangan infrastruktur dasar, khususnya Penerangan Jalan Umum (PJU) dan kemantapan jalan.
“Di sisi lain, kami menghadapi keterbatasan anggaran dan tantangan fiskal daerah. Oleh karena itu, kami bersama tim PT PII telah merumuskan konsep Bundling KPBU yang mengintegrasikan dua kebutuhan utama, yakni pemasangan dan pemeliharaan 7.092 titik Alat Penerangan Jalan (APJ) serta preservasi jalan lingkar Nusa Penida sepanjang 62,8 kilometer,” ujar Bupati Satria.
Bupati menegaskan, sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), Pemkab Klungkung siap bersikap prudent dan menjaga disiplin fiskal. Proyek ini hanya akan dilanjutkan apabila memenuhi kriteria Value for Money (VfM) dan terbukti terjangkau secara ruang fiskal daerah tanpa mengganggu prioritas APBD lainnya.
Sambut baik inisiatif tersebut, Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Heri Setiawan, memberikan apresiasi atas langkah responsif Pemkab Klungkung dalam merancang percepatan layanan publik di daerah.
“Kami mengapresiasi inisiatif dari Pemkab Klungkung. Kementerian Keuangan akan memberikan dukungan dan mendampingi percepatan proyek ini sesuai regulasi yang berlaku, terlebih calon investor terkait sudah membawa skema pendanaannya (financing),” kata Heri Setiawan.
Dengan adanya pengawalan dari Kementerian Keuangan, jajaran DPRD, dan OPD teknis, Pemkab Klungkung berharap proyek KPBU ini dapat terwujud secara layak, efisien, dan transparan, sekaligus menjadi percontohan KPBU daerah di Indonesia. (rah)
